Mantan Rapper 35 Tahun Pimpin Pemulihan Demokrasi Nepal

JAKARTA – Harapan pemulihan sosial dan ekonomi kini berada di pundak Balendra Shah, politikus muda berusia 35 tahun yang resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal, Jumat (27/3/2026). Ia memimpin transisi negara berpenduduk 30 juta jiwa tersebut usai gelombang protes antikorupsi meruntuhkan pemerintahan terdahulu tahun lalu.

Kemenangan Shah didorong oleh kuatnya dukungan kaum muda yang menginginkan reformasi sistem politik melalui Partai Rastriya Swatantra (RSP). Publik menaruh ekspektasi besar agar pemimpin baru ini mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang tengah menekan kehidupan masyarakat.

Dalam prosesi pelantikan, Shah hadir dengan gaya khasnya mengenakan setelan serba hitam lengkap dengan kacamata hitam.

"Saya, Balendra Shah, atas nama negara dan rakyat, berjanji akan setia kepada konstitusi," tegasnya.

Sehari sebelum mengambil sumpah jabatan, mantan penyanyi rap ini membagikan sebuah karya musik di media sosial yang berhasil menarik perhatian hingga hampir tiga juta penonton. Tembang tersebut memuat pesan emosional mengenai pentingnya merajut kembali persatuan nasional pascakonflik.

"Kekuatan persatuan adalah kekuatan nasional saya. Hatiku penuh keberanian, darah merahku mendidih," paparnya dalam lirik tersebut.

Shah langsung bergerak cepat menyusun struktur pemerintahan yang diisi oleh kalangan profesional untuk mengurai krisis. Jabatan Menteri Keuangan diserahkan kepada mantan penasihat ekonomi PBB, Swarnim Wagle. Sementara itu, tugas merawat keseimbangan diplomasi Nepal dengan negara tetangga seperti India dan China dipercayakan kepada Menteri Luar Negeri, Shishir Khanal.

Pergantian tonggak kepemimpinan ini mendapat respons positif dari komunitas global. Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan perwakilan pemerintah China telah merilis ucapan selamat serta menegaskan komitmen untuk menjalin kerja sama erat dengan kabinet yang baru terbentuk.

Tantangan krusial pemerintah baru justru datang dari upaya penyembuhan luka sosial di dalam negeri akibat kerusuhan yang memakan 77 korban jiwa. Keluarga korban dan masyarakat sipil mendesak tegaknya keadilan agar pemulihan secara menyeluruh bisa tercapai. Sebuah dokumen komisi penyelidik yang beredar luas di publik memuat rekomendasi penuntutan terhadap mantan Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, atas tindak kekerasan negara terhadap para demonstran yang menuntut hak-haknya. ***