Evaluasi Kebijakan Energi Pengamat Minta Pemerintah Lebih Peka Terhadap Beban Rakyat

JAKARTA - Kinerja jajaran kementerian saat ini mendapat sorotan tajam karena dinilai kehilangan arah kebijakan yang jelas. Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang menaikkan harga LPG di tengah himpitan beban biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu keresahan luas di masyarakat.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengibaratkan operasional pemerintahan sekarang layaknya mesin yang dibiarkan berjalan tanpa kemudi. Keputusan menaikkan harga kebutuhan pokok dinilai sebagai jalan pintas akibat memburuknya kondisi keuangan negara.

"Kabinet hari ini bisa dikatakan kabinet auto pilot. Karena kondisi keuangan yang tidak kondusif, maka setiap menteri mengambil pilihan paling mudah, yakni menaikkan harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat," ungkap Hari kepada RMOL, Selasa (21/4/2026).

Pungutan pajak yang melambung tinggi dianggap menyerupai praktik era penjajahan yang terus memeras rakyat kecil. Ironisnya, pengorbanan masyarakat ini justru berbanding terbalik dengan gaya hidup para pemangku kebijakan.

"Kita dipaksa untuk menghemat, tapi pajak dinaikkan seperti era kolonial. Di sisi lain, para elit justru mempertontonkan kemewahan," urainya.

Lemahnya koordinasi antarlembaga disorot sebagai penyebab setiap instansi terkesan memprioritaskan agendanya sendiri tanpa arah penyelesaian yang terukur. Situasi tersebut diyakini akan semakin mencederai hati publik yang sedang bersusah payah bertahan hidup.

"Citra pemerintahan saat ini makin tidak terjaga karena pembiaran atas agenda kementerian masing-masing. Kasus MBG, KDMP, hingga urusan Satgas PKH berjalan semaunya, selama kepentingan pribadi dan kelompok tidak terganggu," paparnya.

Merespons kondisi yang dinilai serampangan ini, perombakan susunan menteri atau reshuffle khususnya di pos energi didesak untuk segera dilakukan.

"Reshuffle bisa menjadi obat sementara bagi pemerintahan saat ini," tambahnya.

Meski demikian, pergantian nama pejabat dinilai akan percuma jika tidak diikuti dengan orientasi kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin. Gelombang protes dari kelas menengah diprediksi akan terus membesar jika situasi perekonomian tak kunjung stabil.

"Jika situasi terus tidak menentu, gerakan sipil akan menguat, terutama dari kelas menengah yang tertekan oleh dampak situasi global hingga nasional. Biarkan gajah-gajah bertarung, tapi jangan sampai semut terinjak-injak," pungkasnya.***