Dua Puluh Enam Armada Berhasil Lewati Selat Hormuz di Bawah Kendali Ketat

JAKARTA – Krisis ekonomi baru menghantui dunia usai Iran mengambil alih koordinasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Sebanyak 26 kapal yang melintasi jalur tersebut dalam 24 jam terakhir diwajibkan mendapat izin resmi dari Teheran seiring tingginya ketegangan dengan Amerika Serikat.

Pengetatan arus kapal ini merupakan buntut dari perang segitiga antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mulai berkobar pada akhir Februari lalu.

"Lalu lintas melalui Selat Hormuz dilakukan dengan izin dan berkoordinasi dengan Angkatan Laut IRGC," tegas Korps Garda Revolusi Islam Iran dalam kutipan dari kantor berita ISNA, Rabu (20/5/2026).

Peta wilayah maritim khusus juga diterbitkan oleh Otoritas Selat Teluk Persia Iran guna mempertegas batas kendali dari timur di Kuh-e Mubarak dan Fujairah, hingga sisi barat di Pulau Qeshm dan Umm al-Quwain.

Tindakan Iran mengontrol jalur yang memuat seperlima ekspor energi global ini direspons Amerika Serikat dengan penutupan akses pelabuhan minyak Iran. Situasi saling serang di sektor ekonomi ini membuat Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) membunyikan alarm bahaya.

"Guncangan ini terjadi secara bertahap, mulai dari energi, pupuk, benih, penurunan hasil panen hingga kenaikan harga pangan," urai badan PBB tersebut.

Kondisi guncangan agrifood sistemik ini diprediksi membawa inflasi harga makanan berskala global hanya dalam kurun waktu enam hingga 12 bulan mendatang.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyikapi kebuntuan ini dengan melontarkan peringatan militer, walau mengakui adanya proses kemajuan dalam ruang perundingan. Washington bersikeras memaksa Iran mundur dari wilayah selat.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melontarkan peringatan bahwa provokasi lebih lanjut dari musuh akan dibalas dengan kejutan yang berpotensi memperluas radius perang hingga ke seluruh penjuru Timur Tengah. Sejumlah pengamat menilai langkah blokade ini menjadi siasat tawar-menawar ekonomi bagi kedua negara yang saling bertikai. ***