DPRD DKI Soroti Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Minta Dikaji Ulang
 |
| Bus Transjakarta. (Ist). |
Selasa, 26 Mei 2026 13:07 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Wacana kenaikan tarif layanan Transjakarta kembali mencuat seiring besarnya beban subsidi transportasi publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Namun, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya Soesatyo menilai, kebijakan tersebut belum tepat diterapkan dalam waktu dekat karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan.
Dimaz mengatakan, kenaikan tarif Transjakarta saat ini masih sebatas opsi yang tengah dikaji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama PT Transjakarta. Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan berbagai kebutuhan hidup.
"Kalau dinaikkan tarif sekarang mungkin belum tepat. Kondisi ekonomi secara luas saat ini sedang ada kenaikan, dolar naik, segalanya naik," kata Dimaz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia mengakui, di sisi lain Pemprov DKI menghadapi dilema fiskal akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak terhadap kapasitas belanja daerah. Salah satu pos yang menjadi sorotan ialah subsidi transportasi Transjakarta yang nilainya mencapai sekitar Rp4,2 triliun.
Menurut Dimaz, besarnya subsidi tersebut menjadi alasan munculnya pembahasan terkait opsi kenaikan tarif. Namun, ia menegaskan, tujuan utama bukan membebani masyarakat, melainkan mencari jalan agar subsidi tidak sepenuhnya ditanggung APBD.
"Naik tarif ini kan hanya untuk mengurangi angka subsidi. Tapi ini perlu dikaji ulang, apakah perlu naik tarif atau tidak. Karena kondisi ekonomi sekarang dan ke depan kita belum tahu," ujarnya.
Dimaz justru menantang jajaran direksi PT Transjakarta untuk lebih kreatif mencari sumber pendapatan dan inovasi bisnis guna menekan ketergantungan terhadap subsidi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan, masyarakat sejatinya membutuhkan layanan transportasi yang baik dan terjangkau, bukan sekadar subsidi besar yang membebani keuangan daerah.
"Bagaimana caranya membuat program atau ide kreatif lain yang bisa mereduksi angka subsidi tanpa mengurangi manfaat kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak terbebani," tegasnya.
Dalam rapat pembahasan program Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menuju 2027, Dimaz menyebut pihaknya juga meminta masukan tersebut dijadikan bahan evaluasi dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD pada agenda Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) mendatang.
Sementara itu, terkait perkembangan kajian tarif, Dimaz mengungkapkan pihak Transjakarta terakhir melaporkan bahwa proses sosialisasi dan pengkajian masih berlangsung. Kenaikan tarif, kata dia, belum menjadi keputusan final.
"Sedang dikaji untuk kenaikan tarif, salah satu opsi ya. Jadi tidak hal yang pasti," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, SEA Games, DKI Jakarta |
