Ancaman ISPU Lewati Batas Aman, Puan Maharani Desak BPJS Tanggung Penuh Korban Karhutla Riau

PEKANBARU - Kualitas udara yang memburuk seringkali menghentikan roda ekonomi rakyat kecil di Provinsi Riau. Bertambahnya area lahan yang terbakar serta titik panas (hotspot) yang fluktuatif memberi sinyal merah jelang musim kemarau tahun 2026.

Ketua DPR RI, Puan Maharani langsung bereaksi mendorong Pemerintah menyiapkan langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) agar masyarakat tidak kembali menjadi korban polusi.

Ancaman Iklim Global 2026

Kewaspadaan ini didasari laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait dinamika iklim global yang kurang menguntungkan. Pada semester kedua 2026, potensi fenomena El Nino lemah hingga moderat diprediksi mencapai 50 hingga 80 persen.

Angka tersebut memastikan adanya peningkatan risiko kekeringan ekstrem dan perluasan Karhutla di Indonesia. Merespons data ini, jaminan keselamatan penuh harus segera diberikan kepada warga, terutama kelompok rawan.

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” jelas Puan melalui rilis resmi yang diterima Minggu (6/6/2026).

Strategi Jaring Pengaman Warga

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan pentingnya menjauhkan masyarakat dari ancaman kebangkrutan ekonomi akibat biaya sakit. Ia meminta jaminan BPJS Kesehatan menanggung seluruh masalah kesehatan dampak langsung Karhutla seperti ISPA, sehingga tidak membebani anggaran rumah tangga warga.

Guna mencegah jatuhnya korban akibat asap pekat, mantan Menko PMK ini merinci sejumlah strategi taktis yang harus dijalankan Pemerintah Daerah dan instansi terkait:

• * Mendirikan pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) dengan sistem filtrasi partikulat udara memadai di area padat penduduk, posyandu, dan sekitar kawasan sekolah.
• * Menyiapkan transportasi udara untuk evakuasi medis dari lokasi terpencil ketika jarak pandang darat tidak memenuhi syarat.
• * Mendesak penambahan armada water bombing untuk pemadaman api.
• * Membuka kanal pelaporan cepat (hotline) yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan dan BPBD guna mendistribusikan oksigen dan obat-obatan secara instan.
• * Menjalankan program pemulihan lahan serta kompensasi bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitas ekonominya terhenti karena penurunan visibilitas atau masalah kesehatan.

Respons Cepat Fasilitas Kesehatan

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga meminta penerapan protokol otomatis di lapangan segera dijalankan ketika asap mengepung permukiman.

"Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang batas aman, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkapnya.

Potensi Karhutla akibat El Nino diakui berbanding lurus dengan ancaman keselamatan jiwa. Karena itu mitigasi kesehatan dari sektor hulu hingga hilir menjadi mutlak.

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” papar Puan.

"Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait, dan setiap keterlambatan distribusi layanan dasar harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” sambungnya menutup arahan. ***