Rapat Anggaran Pertahanan 2027 Digelar Tertutup di Senayan

JAKARTA - Rapat kerja yang melibatkan pimpinan militer dan pertahanan negara berlangsung dengan tingkat kerahasiaan tinggi di kompleks parlemen. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah untuk lingkungan Kementerian Pertahanan dan institusi militer tahun 2027 diputuskan tidak terbuka bagi publik karena menyinggung strategi krusial keamanan nasional.

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, meresmikan langkah pembatasan akses tersebut sesaat sebelum memulai jalannya perundingan, Rabu (10/6/2026). Agenda yang mempertemukan pihak legislatif dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, beserta jajaran petinggi angkatan bersenjata ini dinilai memuat substansi operasional yang sangat sensitif.

"Saya mohon persetujuannya, karena ini sifatnya sangat strategis dan sekaligus ada unsur kerahasiaan negara, dengan ini saya mohon persetujuan rapat dinyatakan tertutup," ujar Utut di ruang rapat Senayan.

Lebih lanjut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut langsung mengubah status persidangan usai mendapat lampu hijau dan kesepahaman dari para peserta yang hadir di ruangan.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat kami buka dan kami nyatakan tertutup," tambahnya meresmikan acara.

Pertemuan bergengsi lintas kelembagaan ini dihadiri langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Kehadiran pucuk pimpinan militer tersebut tidak sendiri, melainkan diapit oleh ketiga kepala staf dari masing-masing matra bersenjata Indonesia.

Deretan perwira tinggi yang merapat ke Senayan meliputi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Mohammad Tonny Harjono. Formasi lengkap petinggi keamanan negara ini hadir guna merumuskan secara detail pembiayaan dan pergerakan armada untuk tahun depan.

Secara administratif, jalannya persidangan tersebut dinilai sah untuk melakukan penelaahan mendalam. Jumlah kehadiran perwakilan partai politik di parlemen telah melampaui batas minimal yang diatur dalam regulasi persidangan.

"Berdasarkan catatan sudah tujuh fraksi yang hadir dan berdasarkan kuorum sudah memenuhi tata tertib," ungkap pimpinan sidang tersebut mengakhiri sesi pengantar yang bisa diakses publik.***