SGY Layangkan Surat Terbuka Terkait Dividen JIExpo

‎

‎"Sebagai warga Jakarta, saya berpendapat bahwa masyarakat berhak mengetahui besaran dividen yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sekitar 13 BUMD milik DKI Jakarta dan 10 perusahaan patungan, baik secara keseluruhan maupun dari masing-masing BUMD," kata SGY dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).

‎

‎Ia menilai keterbukaan informasi mengenai dividen merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan aset dan modal daerah. Karena itu, BP BUMD diminta menjelaskan alasan tidak lagi menampilkan informasi tersebut kepada masyarakat.

‎

‎Selain meminta data dividen, SGY juga berencana mendatangi BP BUMD DKI Jakarta untuk memperoleh penjelasan terkait struktur biaya, kinerja keuangan, kondisi untung-rugi perusahaan, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD.

‎

‎Sorotan utama SGY tertuju pada PT Jakarta International Expo (JIExpo), perusahaan yang selama ini dikenal sebagai pengelola Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ). Ia meminta BP BUMD membuka informasi mengenai besaran dan realisasi dividen yang telah disetorkan JIExpo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir.

‎

‎"Secara khusus, saya juga ingin memperoleh informasi mengenai PT Jakarta International Expo (JIExpo), termasuk besaran dan realisasi dividen yang telah disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

‎

‎Permintaan tersebut disampaikan di tengah munculnya perbincangan publik mengenai penyelenggaraan Jakarta Fair 2026. SGY mengaku menerima berbagai masukan dari sejumlah aktivis Jakarta terkait harga tiket masuk yang dinilai cukup tinggi bagi sebagian masyarakat.

‎

‎Menurut dia, harga tiket Jakarta Fair yang berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per orang memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana acara yang selama ini dikenal sebagai pesta rakyat masih dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

‎

‎Namun, SGY menegaskan persoalan Jakarta Fair tidak hanya berkaitan dengan harga tiket. Ia menilai, terdapat aspek yang lebih luas dan kompleks, mulai dari sejarah penyelenggaraan, regulasi, pengelolaan aset negara, kerja sama usaha, hingga kontribusi ekonomi yang dihasilkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

‎

‎Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset publik yang digunakan untuk penyelenggaraan Jakarta Fair. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum pengelolaan kawasan, bentuk kerja sama yang berlaku, kontribusi kepada negara maupun Pemprov DKI Jakarta, serta manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

‎

‎SGY mengingatkan, keterbukaan informasi akan memperkecil ruang munculnya spekulasi dan dugaan yang tidak berdasar. Karena itu, ia mendorong adanya kajian yang lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan Jakarta Fair, termasuk aspek tata kelola dan manfaat yang diberikan kepada publik.

‎

‎"Sudah saatnya dilakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan PRJ. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa kegiatan yang selama ini dikenal sebagai pesta rakyat benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan negara, serta diselenggarakan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan persaingan usaha yang sehat," jelas SGY.

‎

‎Surat terbuka tersebut turut ditembuskan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebagai bentuk dorongan agar transparansi pengelolaan BUMD, khususnya terkait dividen JIExpo dan penyelenggaraan Jakarta Fair, mendapat perhatian pemerintah daerah. ***