Audit Program Makan Bergizi Gratis, BGN Hentikan Penyaluran

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tengah memasuki masa evaluasi besar-besaran. Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi penghentian sementara operasional dapur MBG guna menyelaraskan data penerima dan merevisi sistem insentif.

Kebijakan tersebut diungkapkan jajaran BGN usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Waktu Jeda untuk Transformasi Internal

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menegaskan bahwa masa libur sekolah merupakan celah waktu yang ideal untuk melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

"Nah, kemudian internal. Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya. Dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya, data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki," papar Arum.

Penyempurnaan ini diharapkan mampu menghadirkan sistem kerja yang lebih rapi dalam beberapa bulan ke depan.

"Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya," jelasnya.

Sinkronisasi data akan dikawal langsung oleh tim Pusdatin BGN bersama instansi eksternal yang membidangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG).

"Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya, 'Iya BGN yang tidak mau menerima data kami', atau sebaliknya ,'Oh yang mereka tidak kasih. Nah, itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami," ujar Arum.

Ia kembali membenarkan bahwa penghentian sementara ini adalah langkah krusial untuk pembenahan.

"Iya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu," tegasnya.

Wakil Kepala BGN, Trenggono juga memberikan komentar lugas terkait jeda distribusi MBG tersebut.

"Sekolahnya kan libur," timpal Trenggono singkat.

Revisi Nilai Insentif SPPG

Terkait pendanaan operasional, BGN merencanakan evaluasi terhadap model insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya dipatok rata Rp 6 juta per hari.

"Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan," kata Arumsari.

Menurutnya, jumlah penerima yang dilayani harus berbanding lurus dengan nilai insentif yang diberikan.

"Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun (penerima manfaat) Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya. Kan itu dampaknya nanti penata ulangan kan begitu," urainya.

Skema penggabungan beberapa pos SPPG turut dipertimbangkan untuk mengoptimalkan jangkauan.

"Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya. Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," sambungnya.

Ke depan, parameter pemberian insentif akan lebih dititikberatkan pada kemampuan dapur menjaga mutu makanan.

"Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentifnya sendiri itu kita akan evaluasi. Bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi," terangnya.

Maksimalkan Aset Lama dan Cegah Pemborosan

Menyoal belanja aset pada tahun 2025 di era eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mencakup motor listrik hingga perangkat IoT (Internet of Things), BGN akan berkonsultasi dengan aparat penegak hukum.

"Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu," papar Arumsari.

Ia menjamin proses penyisiran anggaran tahun 2026 akan bebas dari tumpang tindih pengeluaran barang yang sudah ada.

"Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026," urainya.

Pemanfaatan secara penuh menjadi prinsip utama BGN dalam mengelola aset dari uang negara.

"Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," tegas Arum.

Refocusing Anggaran Triliunan di Tahun 2027

Persiapan menuju tahun 2027 juga mulai dirancang BGN, khususnya penyesuaian pagu indikatif bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas.

"Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arumsari.

Strategi refocusing ini diperkuat melalui diskusi teknis dengan Kementerian Kesehatan guna menjamin ketepatan sasaran.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain," ujarnya.

Standar intervensi akan difokuskan sejak masa kehamilan hingga fase emas pertumbuhan anak.

"Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya," jelasnya.

Langkah efisiensi dipastikan berjalan meskipun pembahasan angka detail dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas masih berproses.

"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ucap Arum.

Konsekuensi dari pemfokusan ini adalah kemungkinan dihapusnya kategori pelajar menengah atas dari program MBG.

"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya," sambungnya.

"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tuturnya. ***