BEM MH Thamrin Bantah Terlibat Penerimaan Uang
 |
| Mahasiswa perwakilan UBK dan MH Thamrin dengan Wakil Presiden. (Ist). |
Selasa, 23 Juni 2026 10:58 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas MH Thamrin (UMHT) menegaskan, tidak pernah menerima maupun mengetahui adanya pemberian uang dari pihak kepolisian terkait pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden.
Penegasan itu disampaikan Presiden Mahasiswa BEM UMHT, Fajar Syahidin, yang mewakili mahasiswa Universitas MH Thamrin menyusul pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi, yang mengaku menerima sejumlah uang dari kepolisian setelah pertemuan 15 mahasiswa perwakilan UBK dan MH Thamrin dengan Wakil Presiden.
Menurut Fajar, mahasiswa MH Thamrin hadir dalam aksi dan pertemuan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, ketimpangan pendidikan, serta program-program pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil.
"Kami hadir membawa hasil kajian tuntutan yang dirumuskan bersama mahasiswa dalam konsolidasi pada 13 Juni 2026. Kami datang untuk menyuarakan hati nurani rakyat, bukan untuk mencari imbalan atau kepentingan tertentu," kata Fajar dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan, pengakuan yang disampaikan Ketua BEM FH UBK merupakan klaim sepihak dan tidak mewakili seluruh mahasiswa yang terlibat dalam agenda tersebut.
Fajar menyatakan seluruh mahasiswa MH Thamrin yang tergabung dalam rombongan 15 orang tidak pernah menerima, mengetahui, maupun terlibat dalam transaksi atau pemberian uang dari pihak kepolisian maupun pihak lain.
"Kami datang untuk menyuarakan aspirasi, bukan untuk memperdagangkan perjuangan mahasiswa," ujarnya.
Dalam pernyataannya, BEM UMHT juga mengecam keras tindakan penerimaan uang yang diakui oleh Ketua BEM FH UBK. Mereka menilai tindakan tersebut telah mencederai nilai-nilai dasar perjuangan mahasiswa yang menjunjung independensi, idealisme, dan keberpihakan kepada rakyat.
Menurut Fajar, insiden tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa secara keseluruhan.
"Peristiwa ini dapat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah mahasiswa berdemo hanya demi uang. Kami menolak stigma tersebut dan ingin membuktikan bahwa mahasiswa masih dapat dipercaya sebagai penyambung suara rakyat," tegasnya.
BEM UMHT juga mengimbau masyarakat agar tidak menggeneralisasi insiden tersebut kepada seluruh elemen mahasiswa. Mereka menilai masih banyak kelompok mahasiswa yang tetap berjuang dengan integritas dan idealisme dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Lebih lanjut, mahasiswa MH Thamrin menyatakan hingga saat ini mereka memandang undangan ke Istana Wakil Presiden merupakan agenda yang murni dan tidak bermuatan kepentingan tertentu. Namun mereka mengaku kecewa atas munculnya pengakuan penerimaan uang yang dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai gerakan mahasiswa.
Atas dasar itu, BEM UMHT meminta BEM FH UBK memberikan klarifikasi serta menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan permintaan maaf karena dinilai telah merugikan nama baik Universitas MH Thamrin dan organisasi kemahasiswaannya.
Mahasiswa MH Thamrin menilai hanya dengan menjaga independensi dan integritas, suara mahasiswa akan tetap dipercaya sebagai representasi kepentingan rakyat dan kekuatan moral dalam kehidupan demokrasi.
"Kami menegaskan tidak terlibat dalam insiden yang memalukan dan merendahkan martabat mahasiswa tersebut. Gerakan mahasiswa harus kembali pada khittahnya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang bersih dari intervensi uang maupun kepentingan politik praktis," pungkas Fajar. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | PON |
