'Tutup dan Tidak Dibayar', Langkah BGN Tindak Dapur Makan Tak Sesuai Standar

JAKARTA - Sebanyak 883 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi ditutup permanen oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini diberlakukan akibat kegagalan pihak pengelola dapur dalam memenuhi standar kebersihan dan memicu dugaan keracunan makanan, Senin (27/7/2026).

Kepala BGN, Sudaryono menyampaikan bahwa penutupan fasilitas penyedia makanan ini terbagi ke dalam tiga zona. Sebanyak 98 dapur ditutup di Wilayah 1 (Sumatera), 311 dapur di Wilayah 2 (Jawa dan Madura), serta 424 dapur di Wilayah 3.

"Jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement dan tidak bisa diperbaiki dalam tenggat waktu, maka kami suspend secara permanen," paparnya di Jakarta.

Penghentian Aliran Dana Operasional

Mekanisme penjatuhan sanksi terhadap dapur bermasalah kali ini dieksekusi secara berbeda. Jika pada aturan sebelumnya pengelola dapur yang ditangguhkan masih berpeluang menerima pembayaran, BGN kini memutus seluruh aliran dana ke fasilitas yang terbukti melanggar spesifikasi teknis.

Pelanggaran krusial yang ditemukan di lapangan meliputi kualitas bahan yang rendah, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang buruk, serta tingkat sanitasi yang berisiko tinggi terhadap kesehatan konsumen.

"Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan kayak yang lalu, kalau ini sudah di-suspend, tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," tegasnya.

Restrukturisasi Sumber Daya Manusia

Beriringan dengan penertiban dapur gizi, manajemen BGN juga memangkas pegawai internal yang bermasalah. Total sebanyak 261 pekerja dari unsur tenaga ahli dan non-ASN diberhentikan akibat tindakan indisipliner.

Evaluasi ketat ini juga berlaku bagi aparatur negara di lingkungan BGN. Hasil investigasi internal menemukan adanya keterlibatan pegawai dalam praktik judi daring serta dugaan penyelewengan dana. Merespons temuan tersebut, Sudaryono tengah memproses pemecatan sembilan ASN dan PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Demi menyelamatkan yang banyak yang baik, maka harus kita hukum orang-orang yang tidak baik yang mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja dengan baik," pungkasnya.***