Dugaan Pemerasan Dua Klaster, Polisi Staf KPK Terlibat Kasus Pemalang

JAKARTA - Rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyingkap fakta baru mengenai adanya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan seorang anggota Polri yang bertugas sebagai staf administrasi di lembaganya menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap bupati tersebut, Kamis (30/7/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merinci bahwa perkara yang membelit Anom Widiyantoro terbagi menjadi dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh sang bupati terhadap anak buahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sementara itu, klaster kedua adalah dugaan pemerasan yang menargetkan Anom oleh oknum polisi tersebut.

"Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan benar, merupakan perbantuan ya dari instansi Kepolisian," jelas Budi saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pengungkapan kasus ini bermula dari OTT ke-18 sepanjang tahun ini yang digelar pada 29 Juli 2026 lalu. Operasi tersebut sukses menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2 miliar dan berujung pada penyegelan sejumlah fasilitas daerah. Total sebanyak 21 orang diamankan dari Jakarta, Pemalang, dan Purworejo, sebelum akhirnya 12 orang dibawa ke kantor pusat KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sehari berselang, tepatnya pada 30 Juli 2026, Anom beserta tiga orang lainnya resmi tampil di hadapan publik mengenakan rompi oranye, menandakan status mereka telah dinaikkan menjadi tersangka. Kini, lembaga antirasuah masih memusatkan perhatian pada penyidikan oknum anggota Polri tersebut guna memetakan potensi adanya korban pemerasan lain.

"Nanti penyidik tentu akan mendalami apakah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan," tuturnya.

Budi memastikan bahwa insiden ini telah memicu introspeksi serius di tataran internal untuk memperketat langkah pencegahan secara sistemik dan individual.***