Dorong Akses Pembiayaan UMKM, Mendag Bawa Usulan ke Forum BRICS

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyatakan bahwa para menteri perdagangan negara anggota BRICS menyetujui mayoritas substansi pembahasan dalam Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting/TMM). Kesepahaman ini dicapai kendati dokumen pernyataan bersama belum secara resmi diterbitkan.

Dalam keterangan resminya, Mendag Budi menegaskan posisi strategis Indonesia untuk memastikan sistem perdagangan multilateral berjalan secara transparan, terbuka, dan berbasis aturan.

"Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif konkret BRICS yang memperkuat perdagangan, mulai dari memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, membangun nilai pasok yang lebih tangguh, serta mendorong transformasi digital," papar Mendag Budi di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Prioritas Pembiayaan dan Kapasitas UMKM

Delegasi Indonesia menempatkan isu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian negara berkembang yang harus mendapat perhatian khusus. Budi menyoroti hambatan struktural yang kerap dialami pelaku usaha, terutama terkait keterbatasan modal.

Sebagai langkah taktis, pemerintah mengusulkan tiga prioritas kebijakan. Usulan tersebut meliputi peningkatan literasi pembiayaan, perluasan inklusivitas pembiayaan digital, serta diversifikasi program pendanaan yang adaptif bagi pelaku UMKM.

"Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar," urainya menanggapi situasi UMKM saat ini.

Transformasi Layanan Digital Lintas Batas

Sesi penutupan yang berlangsung di Jaipur, India, Jumat (7/8/2026) tersebut juga membahas adopsi teknologi masa depan dalam perdagangan internasional. Fokus pembahasan mencakup fasilitasi layanan digital lintas negara, perluasan pasar internal BRICS, hingga peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, forum menyoroti peran infrastruktur digital seperti kecerdasan artifisial (AI) dan komputasi awan sebagai motor penggerak inovasi. Mendag Budi menilai kerja sama dalam membangun pengaturan saling pengakuan menjadi krusial untuk menumbuhkan kepercayaan lintas negara, dengan tetap berpegang pada kerangka hukum dan regulasi domestik masing-masing anggota.***