Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
10 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
10 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
11 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
4
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
12 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
5
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
11 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
6
Bank Jakarta Perkuat Tata Kelola dan Optimalisasi Layanan
Ekonomi
7 jam yang lalu
Bank Jakarta Perkuat Tata Kelola dan Optimalisasi Layanan
Home  /  Berita  /  Voli

Data PPATK Catat Ribuan Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judi Online

Data PPATK Catat Ribuan Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judi Online
Ilustrasi (net)
Kamis, 13 Agustus 2026 15:03 WIB

JAKARTA - Sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. Dari jumlah itu 42 orang berstatus Aparatur Sipil Negara dan sisanya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Data tersebut didapat berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Saat ini, kementerian tengah melakukan verifikasi sebelum menentukan sanksi terhadap pegawai yang terbukti terlibat.

"Sebagaimana data yang kami terima dari PPATK, 1.900 pegawai Kemensos yang terindikasi main judi online," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada wartawan, Rabu (12/8/2026).

Sanksi Administratif Hingga Pemberhentian

Menteri Sosial menegaskan pegawai yang terbukti terlibat judi online akan mendapatkan sanksi. Hukuman dapat berupa peringatan hingga pemberhentian.

"Peringatan, sampai nanti mungkin pemberhentian. Bagi P3K ada kemungkinan tidak akan kita lanjutkan kontraknya," ungkapnya.

Validasi Data Pelanggaran

Kementerian Sosial masih memeriksa data tersebut untuk memastikan pegawai yang benar-benar terlibat judi online. Proses verifikasi diperlukan sebelum kementerian menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua yang diharapkan ke depan menjadi pembelajaran," pungkasnya.***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:inews.id
Kategori:Voli
wwwwww