Aturan Baru Penyaluran BBM, Kendaraan Mewah Segera Dilarang Isi Pertalite

JAKARTA - Pemerintah mematangkan skema pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dan pemilik kendaraan mewah di Jakarta, Selasa (11/8/2026). Langkah ini diambil guna memastikan belanja subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai ratusan triliun rupiah disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pembatasan ini menyasar kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10. Kelompok tersebut dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang kuat sehingga tidak masuk dalam prioritas penerima subsidi dari negara.

"Mau tanya apa? Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuatir 9-10, supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap," urainya.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah mengandalkan sistem pendataan terintegrasi yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (Persero). Sistem ini diyakini mampu mengidentifikasi konsumen berdasarkan kemampuan ekonomi maupun jenis kendaraan yang digunakan.

"Sekarang kita lihat sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," terangnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan klasifikasi kendaraan akan menjadi kriteria utama dalam pembatasan. Pengguna mobil mewah dengan merek tertentu tidak lagi diizinkan menggunakan BBM yang disubsidi oleh negara.

"Jadi gini, nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi," tegasnya.

Meski akses Pertalite dibatasi untuk kalangan berduit, angka konsumsi BBM nasional diproyeksikan tidak akan turun drastis. Masyarakat kelas atas dipastikan hanya akan beralih menggunakan BBM nonsubsidi di pasaran. Purbaya menyebutkan bahwa kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan sebelum akhir tahun, dengan jaminan bahwa harga jual BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.***