Jejak Kritis Jefri Nichol, Kini Pertanyakan Pemblokiran Rekening Aktivis Pati

JAKARTA - Riuh persiapan unjuk rasa yang direncanakan bergulir di depan Gedung DPR RI, Jakarta, mendadak diguncang kabar tak sedap. Rencana Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, untuk menyuarakan aspirasi pada Kamis (27/8/2026) harus tersandung jalan terjal. Belum sempat turun ke jalan, rekening miliknya yang menyimpan dana puluhan juta rupiah mendadak dibekukan.

Kabar mengenai terblokirnya akses keuangan senilai Rp80,9 juta beserta akun TikTok milik sang koordinator ini dengan cepat menyebar ke publik. Insiden ini pun memantik empati dari aktor layar lebar, Jefri Nichol, yang selama ini dikenal vokal dan kerap berada di barisan terdepan bersama mahasiswa saat demonstrasi berlangsung.

Melalui media sosial Threads dengan nama akun @jefrinichol pada Selasa (25/8/2026), ia melukiskan situasi ini sebagai sesuatu yang menakutkan bagi iklim demokrasi. Jefri merasa heran melihat bagaimana sebuah lembaga perbankan bisa dengan mudah diperintahkan menutup akses finansial nasabahnya hanya beberapa hari jelang aksi protes.

Bentuk Protes Terhadap Wewenang

"Serem banget bank Mandiri bisa disuruh sama aparat blokir rekening aktivis dari Pati yang lagi mau demo tanggal 27 di Jakarta nanti. Mereka bisa akses apa lagi yach? Big brother is watching you," ungkapnya.

Dalam narasinya, Jefri merasa miris melihat pola penanganan aparat terhadap kelompok masyarakat yang berniat mengkritik kebijakan. Uang puluhan juta tersebut diketahui bukan murni harta pribadi Mas Botok, melainkan bercampur dengan dana gotong royong atau donasi dari masyarakat yang mendukung pergerakan AMPB.

"Aktivisnya belum juga demo tapi udah dibungkam aja pake cara diabisin rekeningnya. Hebat sekali ya uang pajak kita dipake buat nindes aktivis," gerutunya menanggapi situasi tersebut.

Kegaduhan di dunia maya ini akhirnya membuat pihak Bank Mandiri angkat bicara. Melalui kolom komentar di Instagram @bankmandiri, mereka mengonfirmasi bahwa tindakan itu memang nyata terjadi dan bukan kesalahan sistem. Mewakili perusahaan, mereka menegaskan bahwa seluruh proses tersebut mematuhi instruksi resmi dari aparat keamanan sesuai aturan perundang-undangan, sembari tetap menjaga prinsip kepatuhan dan kehati-hatian perbankan. ***