Prabowo Tugaskan PT DSI Awasi Ekspor Batu Bara dan CPO

JAKARTA - Pemerintah mengoptimalkan instrumen pengawasan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Lembaga ini ditugaskan menjadi pusat pemantauan tunggal untuk ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan besi baja fero.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan langkah strategis tersebut saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). 

Cegah Manipulasi Data Muatan

Prabowo menepis anggapan bahwa pemerintah berupaya memonopoli sektor ekspor. Ia menegaskan PT DSI murni bertugas menyelaraskan administrasi dokumen dengan volume muatan fisik di pelabuhan.

"Ini sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Saya ulangi processing-nya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor," tegasnya.

Capaian Devisa Hasil Ekspor

Kehadiran instrumen pengawasan ini terbukti menekan angka kebocoran devisa negara secara signifikan. Lebih dari 6.000 transaksi berhasil dipantau sejak lembaga tersebut mulai bertugas dua bulan lalu.

"Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, hanya dengan tiga komoditas --batu bara, kelapa sawit, dan besi baja fero-- dalam waktu 2 bulan 13 hari PT DSI sekarang sudah kelola DHE senilai US$14 miliar," paparnya.

Perlindungan Kekayaan Alam

Menyusul kinerja awal tersebut, pemerintah berencana memperluas jangkauan kerja PT DSI. Titik pengawasan akan ditambah menjadi 50 pelabuhan strategis di 25 provinsi, beserta penambahan daftar komoditas yang wajib lapor.

Prabowo menekankan bahwa penertiban ini bertujuan memastikan kekayaan alam dapat dinikmati oleh masyarakat luas, bukan sekadar segelintir pihak.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini sesungguhnya bukan sikap negara yang pandai," tandasnya.***