Tarik Utang Baru Rp506 Triliun, Pemerintah Pastikan Pasar SBN Tetap Menggiurkan

JAKARTA - Ketidakpastian pasar keuangan global tidak menyurutkan minat pemodal untuk memburu Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia. Daya tarik investasi ini menjadi penopang utama bagi pemerintah yang telah merealisasikan penarikan utang baru sebesar Rp506 triliun hingga akhir Agustus 2026.

Posisi utang neto ini telah memenuhi 60,8 persen dari total pagu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditargetkan mencapai Rp832,2 triliun.

"Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp506 triliun. Jadi sampai Agustus on track, ini on track. Nah karena itu sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus," terang Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam paparan pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Dari total pembiayaan neto tersebut, penerbitan instrumen SBN menyumbang porsi terbesar yakni Rp527,4 triliun, menutupi pinjaman neto yang berada di posisi minus Rp21,4 triliun. Secara persentase, capaian emisi SBN ini sudah menyentuh 66 persen dari target total Rp799,5 triliun, berbanding dengan target pinjaman yang dipatok senilai Rp32,7 triliun tahun ini.

Kokohnya pasar SBN nasional tidak lepas dari sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Imbal hasil atau spread SBN Indonesia tetap berdiri di posisi kompetitif, dimana tenor 10 tahun rupiah mencatatkan spread 120 basis poin. Dibandingkan dengan negara selevel, spread 217 basis poin membuat instrumen ini terus diburu kapital asing.

"Indonesia relatif oke, kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita," sebutnya. 

Tingginya selera pasar juga dibuktikan lewat bid to cover ratio di pasar primer yang menembus rata-rata 2,53 kali, lebih dominan ketimbang rata-rata lelang Surat Utang Negara (SUN) yang lazimnya berada di level 1,88 kali.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan hingga akhir tahun dirancang secara presisi demi menjaga rasio defisit di angka 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Langkah taktis yang diambil mencakup rutinitas lelang SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saban Selasa. Pemerintah turut mempersiapkan penerbitan instrumen ritel macam Sukuk Tabungan dan SBN ritel konvensional, sembari membuka peluang emisi SBN valuta asing. Selain itu, fasilitas pinjaman dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga sudah siap ditarik kapan saja.

"Jadi kami ingin pastikan bahwa suplai risk penerbitan SBN domestik akan tetap kami jaga. Artinya tidak akan ada tambahan penerbitan malawi lelang yang lebih besar yang menambah risiko supply SBN yang tentu akan potentially meningkatkan yield," tandasnya.

Realisasi belanja bunga utang pemerintah tercatat mencapai Rp394,2 triliun hingga periode Agustus ini. Porsi terbesar terserap untuk kewajiban dalam negeri senilai Rp366,4 triliun, menyisakan Rp27,8 triliun untuk pembayaran bunga luar negeri. Menurut Suminto, derasnya aliran pembayaran bunga di dalam negeri ini secara langsung memperkaya pasokan likuiditas yang dibutuhkan untuk memutar perekonomian lokal.

Sebagai pelengkap instrumen pembiayaan utang, pemerintah menorehkan angka Rp62,6 triliun untuk pembiayaan investasi. Aliran dana ini didistribusikan kepada instansi strategis semisal Bulog, LPDP, FLPP, Elman, LKI, PT SMI, dan BPD LH untuk membiayai program cadangan beras hingga peningkatan kualitas pendidikan nasional.***