Bank Indonesia Siapkan Likuiditas Rp46 Triliun, Dunia Usaha Diminta Tenang Hadapi Dolar AS

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menegaskan bahwa bank sentral tidak menargetkan angka spesifik terkait nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global. Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion bersama jajaran pemimpin redaksi media di Medan pada akhir pekan lalu.

Pelemahan mata uang domestik yang sempat menembus angka Rp18.015 per Dolar AS pada 4 Juni 2026 lalu memunculkan perhatian luas. Kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap harga barang konsumsi, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat.

"Ukuran keberhasilan kami bukan mempertahankan rupiah pada angka tertentu, melainkan menjaga agar volatilitasnya tidak berlebihan sehingga dunia usaha tetap memiliki kepastian dalam mengambil keputusan," jelas Destry.

Pengaruh Sentimen Eksternal

Pelemahan rupiah belakangan ini tidak semata bersumber dari persoalan dalam negeri. Lonjakan imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat serta memanasnya geopolitik internasional turut mengubah arah aliran modal secara cepat.

Asumsi kurs yang telah ditetapkan pemerintah di dalam APBN rentan bergeser ketika terjadi eskalasi global. Oleh sebab itu, angka tersebut tidak dapat dibaca sebagai kepastian mutlak di pasar valuta asing.

"Pergerakan rupiah dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam negeri maupun global. Tidak semua faktor tersebut berada dalam kendali kami," paparnya.

Guna meredam fluktuasi tajam, bank sentral secara konsisten melakukan intervensi pasar dan pengaturan likuiditas. Pendekatan ini diperkuat dengan pemberian insentif biaya lindung nilai bagi investor yang menempatkan dana pada instrumen rupiah.

Suntikan Likuiditas Rp46 Triliun

Selain mengelola nilai tukar, otoritas moneter turut berupaya menjaga roda perekonomian lewat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui instrumen ini, pihak perbankan menerima insentif likuiditas yang difokuskan pada penyaluran kredit sektor prioritas.

Gubernur BI menyebutkan besaran insentif likuiditas yang telah diberikan kepada pihak perbankan saat ini menyentuh angka sekitar Rp46 triliun. Salah satu fokus pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sektor perumahan dipilih karena memiliki efek ganda yang dapat menggerakkan industri lain seperti konstruksi, baja, dan semen. Kebijakan ini diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. ***