Diduga Merapat ke Demokrat, Poros Tengah Terancam Bubar di Pilkada Jatim

SURABAYA - Lupakan poros ketiga. PAN yang diharapan La Nyalla Mattalitti bisa diajak mengusungnya di Pilgub Jatim 2018sekaligus untuk memenuhi penugasan dari Partai Gerindra, naga-naganya lebih tertarik bergabung dengan koalisi yang sudah ada.

PAN bahkan sudah mengambil keputusan final, memilih mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak atau Saifullah Yusuf-Azwar Anas. Tinggal diumumkan!

"PAN sudah mengambil sikap dan ini tidak akan berubah. Tinggal diumumkan saja dalam waktu dekat,” terang Bendahara DPW PAN Jatim, Agus Maimun kepada wartawan usai menghadiri puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2017 di Lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya, Rabu (20/12).

Jika sudah memilih poros yang sudah ada, mengapa PAN tak kunjung mengumumkan pasangan calon yang akan diusung? “Ini masih ada waktu setengah bulan sebelum pendaftaran, jadi masih cukup,” katanya.

“Ingat saat Pilgub Jatim periode lalu, PAN memutuskan sikap sehari sebelum pendaftaran ditutup dan itu tidak masalah,” tambah anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut.

Saat dipertegas apakah pasangan yang akan diusung itu Khofifah-Emil, Agus tetap enggan berterus terang. Baginya, dua poros yang sudah ada saat ini masih memungkinkan untuk diajak bergandengan.

Kendati demikian, dia mengakui tengah intensif berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai DemokratJatim, Soekarwo terkait Pilkada di 18 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Hal ini seolah menjadi sinyal bahwa PAN akan kembali merajut koalisi dengan Demokrat seperti di dua Pilgub Jatim sebelumnya. “Ya kemungkinan nostalgia itu ada,” ucapnya.

Dia juga menegaskan calon yang dipilh nanti harus paham dan mampu meneruskan program Gubernur Soekarwo. “Wajib bisa meneruskan programnya Pakde,” tegasnya.

Sinyal Agus ini semakin mengerucutkan spekulasi kalau PAN akan bergabung dengan Demokrat mengusung Khofifah-Emil. Terlebih beberapa waktu lalu Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan juga memberi sinyal sangat terang untuk mendukung Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.

“Ditunggu saja. Yang jelas kami sudah melakukan kajian mendalam, ada data dan angka. Termasuk mayoritas usulan dari bawah seperti apa. Insyaallah ini tidak akan berubah,” papar Agus.•

Sementara itu, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menilai ada politik menghalalkan segala cara di pilkada Jatim.

"Praktik menghalalkan cara terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Pihak yang berkuasa saat ini telah menjadikan kasus korupsi untuk menyandera Ketua Umum Partai, agar tunduk mencalonkan kandidat yang dikehendaki oleh pihak yang sedang berkuasa," ujar Direktur Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), Arifin Nur Cahyono.

Arifin mencotohkan, seperti dalam Pilkada Jawa Timur misalnya, dimana menurutnya, ada dugaan operasi politik dari pihak yang berkuasa untuk menyandera sejumlah Ketua Umum Partai dengan menggunakan isu korupsi, agar mendukung kandidat yang didukung oleh pihak penguasa.

"Sebagai contoh adanya dugaan operasi politik pihak yang berkuasa mengganjal pencalonan tokoh La Nyala Mataliti sebagai calon Gubernur Jawa Timur yang diajukan Partai Gerindra," tukasnya.

Tujuan dari operasi mengganjal La Nyala yang akan berlaga dalam Pilkada Jawa Timur kata dia, agar pilkada tersebut berlangsung dalam skema kekuatan yang berkuasa, yaitu kandidat Jokowi versus kandidat Jokowi, atau all Jokowi final.

"Salah satu wujud operasi politik yang dilakukan tersebut yaitu diduga mereka menyandera Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dengan menggunakan isu korupsi di periode sebelumnya, agar PAN tak turut serta mendukung La Nyala Mataliti yang diajukan oleh Partai Gerindra," tandasnya.

Dengan tidak mencukupinya prosentasi dukungan dari partai politik kepada La Nyala Mataliti, maka dapat dikatakan, siapapun yang terpilih di Pilgub di Jawa Timur, dipastikan otomatis akan mendukung Jokowi sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019.

"Jika yang bertarung di Pilkada Jawa Timur hanya dua pasang kandidat, yaitu Saifullah Yusuf dan Khofifah, maka siapapun yang menang di Pilkada Jawa Timur, dipastikan adalah orang-nya Jokowi, yang akan terlibat dalam pemengangan Jokowi dalam Pilpres 2019," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2014 yang lalu, wilayah Jawa Timur adalah medan perebutan suara yang sangat panas antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo.

"Dipastikan tahun 2019 nanti, Jawa Timur tetap menjadi medan yang sangat panas, karena itu presiden Jokowi perlu memastikan kemenangannya di wilayah tersebut dengan menempatkan dua kandidat yang merupakan orangnya untuk berlaga dan menjadi Gubernur di wilayah tersebut," pungkasnya.***