Bawa Rombongan ke Kementerian PUPR, Ini Curhat Wakil Bupati Kepulauan Meranti

JAKARTA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim bersama Ketua DPRD H Fauzi Hasan dan rombongan kepala desa roadshow di dua kementrian yakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementrian Pemberdayaan Desa dan Transmigrasi (PDT) Republik Indonesia. Di sana, Said Hasyim dan rombongan 'curhat' berbagai permasalahan yang dihadapi Pemkab Meranti.

Kementrian yang pertama kali dikunjungi oleh H Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H Fauzi Hasan, bersama 22 kepala desa di daerah Perbatasan Kepulauan Meranti adalah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Kedatangan H Said Hasyim dan rombongan disambut langsung oleh Kabag Umum dan Penatausahaan Budi Winarno, Kasi Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Rumah Swadaya Musrifah dan Kasi Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat Perencanaan Conefiati. 

Di sini, Said Hasyim dan rombongan sepakat untuk mengusulkan bantuan pembangunan rumah baru dan rehab (peningkatan kualitas) rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Khususnya di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Merbau, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Said Hasyim berharap, dengan kedatangan dirinya dan rombongan kepala desa yang mengetahui benar kondisi didaerahnya, dapat membuka pintu bagi Meranti untuk meraih dana APBN di Kementrian PUPR RI.

"Semoga Kementrian PUPR khususnya Direktorat Bidang Pengadaan Perumahan dapat membantu Kepulauan Meranti untuk mendapatkan alokasi program pembangunan rumah layak huni maupun rehab rumah," kata Said Hasyim.

Dijelaskan Said Hasyim lagi, Kepulauan Meranti yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Nasional dan kawasan strategis tertentu hendaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Sebagai beranda terdepan Republik Indonesia, Kepulauan Meranti berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Kepulauan Meranti berada di Selat Malaka menjadi perlintasan dari ratusan kapal-kapal yang berasal dari seluruh dunia. Namun sayangnya kehidupan masyarakat di kabupaten termuda dan satu satunya daerah Kepulauan di Provinsi Riau itu bernasib bagaikan siang dan malam dengan negara tetangga.

Kondisi ini semakin menyedihkan karena hingga saat ini belum ada program khusus yang signifikan masuk ke Kepulauan Meranti. Baik bidang ekonomi maupun masalah infrastruktur.

"Semoga kedatangan kami dapat membuka pintu komunikasi bagi Kepulauan Meranti untuk masuk dalam kegiatan strategis Kementrian PUPR dalam rangka menggesa pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di beranda terdepan Indonesia ini," harapnya.

Pada kesempatan itu Said Hasyim juga menyerahkan sejumlah proposal usulan kegiatan. Seperti pembangunan drainase, pembangunan embung, pembangunan pemecah gelombang, rehab dan bangun rumah, pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan. Berkas itu diterima Kabag Umum dan Penatausahaan Budi Winarno.

Informasi yang diperoleh, sesuai rencana, tahun 2019 mendatang, Kementrian PUPR akan mengalokasikan anggarannya untuk membantu pembangunan rumah layak huni baru seharga Rp35 juta per unit dan peningkatan kualitas Rp17 juta per unit. (rls)