Bupati Irwan Terima Penghargaan National Procurement Award 2018

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menerima penghargaan national procurement award 2018. Penghargaan yang diperoleh Pemda itu karena tingkat kematangan pengadaan barang/ jasa pemerintah terbaik se Indonesia.

Pernghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia, DR Agus Prabowo didampingi Deputi LKPP RI Sarah Sadiqa. Bersempena acara Rakornas PBJ Tahun 2018, di Sabuga Center Institut Tekhnologi Bandung, Selasa (30/10/2018).

Turut mendampingi Bupati Kepulauan Meranti, Kabag Badan Layanan Pengadaan Meranti Janefi Meza AMP, Kasubag BLP Fajar Triatmo bersama jajaran personil BLP Meranti.

Hal itu dijelaskan Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti, Hery Saputra SH.

Kata Hery, penyerahan penghargaan oleh LKPP RI kepada Bupati Kepulauan Meranti berkat komitmen yang tinggi orang nomor satu di Kepulauan Meranti tersebut dalam mendukung penuh bagian layanan pengadaan untuk peningkatan kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal itu dinilai penting. Karena, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di Kepulauan Meranti. Terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan haerah, memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya serta memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan pembangunan berkelanjutan.

Kategori penghargaan yang diterima adalah UKPBJ dengan tingkat kematangan pengadaan Blbarang/ jasa pemerintah terbaik se Indonesia.

Menyikapi diterimanya penghargaan UKBJ dengan tingkat kematangan level 5 atau yang terbaik di Indonesia disambut baik oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi. Ia berharap penghargaan itu semakin memacu personil BLP untuk lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar dan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti seperti yang dicita-citakan.

"Selamat kepada BLP Kepulauan Meranti, semoga semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah," ujar Bupati Irwan.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Kepulauan Meranti, berhasil mencapai tingkat kematangan level 5 atau yang tertinggi. Dengan keberhasilan itu, ULP Meranti merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonedia yang mencapai Level 5.

Capaian level tertinggi yang diraih oleh ULP Meranti berdasarkan hasil pengisian self assessment tingkat kematangan organisasi ULP Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi beberapa variable dan sub variable.

Variable serta sub variable ini telah melaui pengukuran direktorat pengembangan profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Secara rinci variablenya meliputi organisasi, tatalaksana, SDM, dan managemen. Sementara untuk sub variable meliputi struktur, tugas dan fungsi, budaya, pemilihan penyedia, penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia, pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa kepala unit satuan kerja, penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa, status kepegawaian anggota ULP, pengembangan kompetensi, kinerja pegawai, kinerja organisasi, managemen resiko, managemen informasi, perencanaan kegiatan, pengawasan kegiatan, serta sarana dan prasarana.

Dari Pengisian variable dan sub variable tersebut didapatlah tingkat kematangan Level 5.

Dengan mempertimbangankan target kematangan, ULP Meranti telah memiliki struktur organisasi sesuai peraturan bupati. Laporan monitoring terkait distribusi pekerjaan dilakukan per triwulan pada Pokja Meranti dan ditayangkan secara berkala pada website. Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun menjadi SOP dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengembangan kompetensi pegawai berbasis informasi, target kinerja ULP sudah sesuai standart, sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri, serta kepala ULP telah melakukan pengawasan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa. ***