Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
21 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
16 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
3
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
15 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
4
Direktur LBH JARAK Sebut "Genk Solo" Mainkan Issue Diversion
Umum
13 jam yang lalu
Direktur LBH JARAK Sebut Genk Solo Mainkan Issue Diversion
5
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
18 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
6
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Metropolitan
14 jam yang lalu
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Home  /  Berita  /  Badminton

Setop Korupsi, Prabowo: Gaji Pejabat Publik Perlu Sangat Besar

Setop Korupsi, Prabowo: Gaji Pejabat Publik Perlu Sangat Besar
Kamis, 17 Januari 2019 21:31 WIB

JAKARTA - Prabowo Subianto menuturkan gaji pejabat publik saat ini sangat kecil. Sehingga itu memicu korupsi.

Prabowo menilai perlu langkah-langkah praktis dan segera untuk menutup pintu korupsi. Salah satunya dengan menaikkan gaji pejabat negara.

"Seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian mengelola provinsi Jateng yang lebih besar dari Malaysia, kemudian mengelola APBD yang besar, jadi ini hal yang tidak realistis," kata Prabowo di arena debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Karena itu perlu solusi yang cepat untuk mengatasi korupsi. Prabowo menilai Presiden harus berani ambil keputusan segera.

"Segera melakukan terobosan supaya penghasilan pejabat publik sangat besar," katanya.

"Kemudian kita potong semua kebutuhan kampanye, televisi milik rakyat jadi tidak boleh bayar untuk banyak muncul di televisi, radio juga milik rakyat," pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Detik.com
Kategori:Badminton, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww