Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
Peristiwa
18 jam yang lalu
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
2
Tahun Ajaran Baru, DPR Dukung Pembelajaran Tetap Jarak Jauh
Politik
19 jam yang lalu
Tahun Ajaran Baru, DPR Dukung Pembelajaran Tetap Jarak Jauh
3
Bamsoet: Sektor Pariwisata Akan Pulih dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
Politik
19 jam yang lalu
Bamsoet: Sektor Pariwisata Akan Pulih dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
4
Sebelum Kader IMM Bergerak, Ade Armando Diminta Segera Minta Maaf ke Din Syamsuddin
Peristiwa
17 jam yang lalu
Sebelum Kader IMM Bergerak, Ade Armando Diminta Segera Minta Maaf ke Din Syamsuddin
5
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
6
Fauzi Amro Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Testil di Bea Cukai
Politik
18 jam yang lalu
Fauzi Amro Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Testil di Bea Cukai
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Menkumham Nonaktifkan Kalapas yang Wajibkan Napi Baca Alquran

Menkumham Nonaktifkan Kalapas yang Wajibkan Napi Baca Alquran
Rabu, 26 Juni 2019 15:04 WIB
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan sudah menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto yang menerapkan aturan wajib membaca Alquran bagi narapidana Islam yang menjalani pembebasan bersyarat.

Aturan yang diterapkan tersebut ternyata berbuntut polemik dan menjadi pemicu kerusuhan di Lapas Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

"Itu sudah ditarik (dinonaktifkan) orangnya (Kepala Lapas Polewali Mandar) ke Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat)," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Yasonna menilai tujuan Kalapas Polewali Mandar mensyaratkan baca Alquran itu sebenarnya baik. Namun, kata Yasonna, syarat wajib membaca Alquran bagi narapidana beragama Islam yang menjalani pembebasan bersyarat telah melampaui undang-undang yang berlaku.

Ia khawatir narapidana beragama Islam yang sudah bebas, tapi tersandung aturan wajib membaca Alquran sehingga kesempatan menghirup udara bebasnya tertunda.

"Tujuannya baik, tetapi memaksakan dengan cara begitu kan enggak boleh, akhirnya memancing persoalan. Sekarang orangnya sudah ditarik," tutur Yasonna.

Politikus PDIP itu pun meminta jajaran Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumhan tetap menjalankan prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku dan tak berlebihan dalam menerapkan kebijakan untuk para narapidana.

Ia menilai baik mengajarkan narapidana untuk taat beragama, seperti membaca Alquran, Alkitab, ataupun kitab suci lainnya. "Tapi mensyaratkan itu untuk syarat keluar dari lapas, ndak boleh, melampaui kewenangannya," tuturnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:CNNIndonesia.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan

wwwwww