Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lembaga Penyiaran harus Mampu Memperkuat Ideologi Bangsa
Politik
19 jam yang lalu
Lembaga Penyiaran harus Mampu Memperkuat Ideologi Bangsa
2
169 Tetangga HRS Rapid Test, Polisi: Hasilnya Nonreaktif Semua
Kesehatan
16 jam yang lalu
169 Tetangga HRS Rapid Test, Polisi: Hasilnya Nonreaktif Semua
3
RPP Badan Usaha Desa Akan Dibahas Lintas Kementerian
Ekonomi
23 jam yang lalu
RPP Badan Usaha Desa Akan Dibahas Lintas Kementerian
4
Pandemi, Penganguran di Indonesia Tembus 9,77 Juta Orang
Ekonomi
24 jam yang lalu
Pandemi, Penganguran di Indonesia Tembus 9,77 Juta Orang
5
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
Politik
5 jam yang lalu
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
6
Kata Gus Menteri, Satu Desa hanya Boleh Punya Satu Bumdes, Namun Khusus BumDesa Boleh Lebih dari Satu
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Kata Gus Menteri, Satu Desa hanya Boleh Punya Satu Bumdes, Namun Khusus BumDesa Boleh Lebih dari Satu
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Menkumham Nonaktifkan Kalapas yang Wajibkan Napi Baca Alquran

Menkumham Nonaktifkan Kalapas yang Wajibkan Napi Baca Alquran
Rabu, 26 Juni 2019 15:04 WIB
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan sudah menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto yang menerapkan aturan wajib membaca Alquran bagi narapidana Islam yang menjalani pembebasan bersyarat.

Aturan yang diterapkan tersebut ternyata berbuntut polemik dan menjadi pemicu kerusuhan di Lapas Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

"Itu sudah ditarik (dinonaktifkan) orangnya (Kepala Lapas Polewali Mandar) ke Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat)," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Yasonna menilai tujuan Kalapas Polewali Mandar mensyaratkan baca Alquran itu sebenarnya baik. Namun, kata Yasonna, syarat wajib membaca Alquran bagi narapidana beragama Islam yang menjalani pembebasan bersyarat telah melampaui undang-undang yang berlaku.

Ia khawatir narapidana beragama Islam yang sudah bebas, tapi tersandung aturan wajib membaca Alquran sehingga kesempatan menghirup udara bebasnya tertunda.

"Tujuannya baik, tetapi memaksakan dengan cara begitu kan enggak boleh, akhirnya memancing persoalan. Sekarang orangnya sudah ditarik," tutur Yasonna.

Politikus PDIP itu pun meminta jajaran Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumhan tetap menjalankan prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku dan tak berlebihan dalam menerapkan kebijakan untuk para narapidana.

Ia menilai baik mengajarkan narapidana untuk taat beragama, seperti membaca Alquran, Alkitab, ataupun kitab suci lainnya. "Tapi mensyaratkan itu untuk syarat keluar dari lapas, ndak boleh, melampaui kewenangannya," tuturnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:CNNIndonesia.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan
wwwwww