Lambannya Penanganan Covid-19, Bukti Keberadaan Staf Ahli Istana Tak Berfungsi

JAKARTA - Penanganan wabah virus corona di Indonesia menemui titik krisis, meskipun Presiden telah menunjuk juru bicara, juga membentuk satuan gugus tugas yang dipimpin Doni Monardo. Publik masih diliputi kecemasan seiring kebijakan pemerintah yang belum menghasilkan pencegahan signifikan.

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memberikan penilaian, Presiden dianggap kebingungan dalam memahami situasi, hal ini karena Presiden terlanjur percaya dengan laporan Menteri Kesehatan Terawan yang menyatakan Indonesia bebas penyebaran wabah.

"Menkes hanya menyampaikan informasi yang membuat Presiden senang, sementara Presiden tidak memiliki penasehat sains kredibel penunjang, ini kesalahan Presiden, staff ahli di Istana itu terlalu banyak omong kosong, sementara saat negara seperti sekarang ini, siapa di antara staff ahli itu yang punya pengetahuan sains? Kita belum dengar satupun yang bicara dan masuk akal," ujar Dedi melalui pesan whatsapp yang diterima GoNews.co, Jumat (20/3/2020) malam.

Seharusnya kata Dedi, ada staff ahli bidang sains di Istana, karena yang ada saat ini di dominasi staff ahli bidang sosial politik.

"Dengan kejadian ini, Presiden lebih baik mengganti semua staff ahli yang tidak terlalu mengerti hal-hal teknis, termasuk Menkes rasanya sangat layak mengundurkan diri atau sekurang-kurangnya diberhentikan" tambahnya.

Sebaliknya, Dedi melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Presiden yang justru mengundang wisatawan saat banyak negara telah terpapar wabah.

"Inilah buah dari kebijakan tersebut, bahkan warga asing terutama dari China tetap masuk meskipun kita sedang krisis penanganan, jelas ini membahayakan warga negara" katanya.

Dedi berharap, Presiden segera mengambil kebijakan dengan lebih dulu mendengar ahli bidang relevan, tidak sekedar percaya pada Menkes yang telah terbukti menjerumuskan Indonesia ke kondisi krisis.

"Presiden harus punya pengetahuan langsung dari bidang relevan, sangat disayangkan jika hari-hari kedepan Presiden kembali mengambil langkah salah" tutupnya.***