Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
Sepakbola
17 jam yang lalu
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
2
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
Metropolitan
21 jam yang lalu
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
3
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Non Olympic
16 jam yang lalu
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
4
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
Kemenpora
18 jam yang lalu
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
5
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
Ekonomi
23 jam yang lalu
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
6
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Sepakbola
14 jam yang lalu
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

DPD RI Pilih Kawal Kebijakan di Daerah, Ketimbang Sibuk Kritik Pemerintah

DPD RI Pilih Kawal Kebijakan di Daerah, Ketimbang Sibuk Kritik Pemerintah
Senin, 06 April 2020 13:00 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, di tengah situasi yang serba mendesak ini, DPD sebagai wakil daerah lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat, bisa dirasakan daerah, ketimbang sibuk mengkritisi kebijakan itu sendiri.

Dikatakan LaNyalla, dirinya berulang kali dalam setiap kesempatan, selalu meminta semua senator yang sekarang sedang berada di 34 provinsi, untuk bekerja aktif memastikan daerah telah mendapat atau merasakan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat. Mulai dari penerapan protokol Covid-19, distribusi alat kesehatan hingga APD tenaga medis, serta dana re-alokasi APBN. Termasuk kebijakan terhadap dunia usaha dan jaring pengaman sosial.

"Saya pikir hari-hari ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan kita dalam bekerja, bukan perdebatan. Yang dibutuhkan adalah langkah aksi yang bermuara kepada satu tujuan, yaitu meminimalisir korban dan dampak, dengan menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah seoptimal mungkin. Caranya, semua komponen mengambil peran masing-masing menuju satu tujuan tadi," tandasnya, Senin (6/4/2020).

Ditambahkan, yang dibutuhkan pemerintah hari ini adalah masukan dan informasi lapangan yang akurat. Sehingga bisa melengkapi data di pusat komando yang ada di BNPB dan Kemenkes sebagai gugus tugas penanggulangan Covid-19. Sehingga pusat komando terbantu dalam memetakan serta memitigasi penyebaran virus ini.

Mengenai kritik kepada pemerintah yang belakangan ini marak di media, LaNyalla menyatakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Di semua negara, pemerintah sedang mendapat kritik dalam konteks penanganan pandemic ini. Karena Covid-19 ini selain memang bersifat massif, penyebarannya juga begitu cepat.

"Negara adidaya saja merasakan, Amerika Serikat misalnya, kita bisa lihat sendiri. Karena bencana ini memang dahsyat. Tidak saja menghajar dunia kesehatan, tetapi sekaligus sektor ekonomi makro dan mikro. Ini yang membuat banyak negara yang kelimpungan," ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, dirinya meyakini hari-hari ini bukanlah saat yang tepat untuk berdebat. Tetapi saat yang tepat untuk turun tangan dengan satu fokus, kita jalani sesuai peran dan fungsi kita masing-masing dengan mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah. "Saya percaya dengan kita semua kompak, Indonesia akan mampu melewati masa kritis. Kita kembalikan kepada niat kita masing-masing," ujarnya.***

wwwwww