Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
Peristiwa
15 jam yang lalu
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
2
'Papuan Lives Matter' jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
Umum
16 jam yang lalu
Papuan Lives Matter jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
3
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
4
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
DPR RI
16 jam yang lalu
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
5
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
Peristiwa
14 jam yang lalu
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
6
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
DPD RI
12 jam yang lalu
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Miris, Sejumlah PRT Terjebak Utang Gara-gara Dipecat via WA dan Tak Ada Pesangon saat Corona

Miris, Sejumlah PRT Terjebak Utang Gara-gara Dipecat via WA dan Tak Ada Pesangon saat Corona
Ilustrasi. (Net)
Sabtu, 30 Mei 2020 20:14 WIB
JAKARTA - Dipecat lewat aplikasi pengirim pesan, dirumahkan tanpa digaji, lalu tidak dapat tunjangan hari raya (THR) atau pesangon, para pekerja rumah tangga (PRT) kini berjuang untuk bertahan hidup hari demi hari dalam lilitan utang di tengah kerasnya tekanan hidup di Jakarta.

Mereka harus membayar sewa kontrakan, listrik, air, cicilan, makan sehari-hari, hingga membantu keluarga di kampung.

Tidak adanya kerangka hukum untuk melindungi PRT kerap disebut sebagai akar masalah. Mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal sehingga berada dalam ruang gelap yang menimbulkan apa yang disebut pengamat ketenagakerjaan 'perbudakan modern'.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengaku belum menerima laporan pemecatan sepihak para PRT di tengah wabah virus corona dan meminta para pekerja itu untuk melapor agar pemerintah bisa hadir memberikan fasilitas kepada mereka.

Sementara itu, DPR menyebut telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT yang mangkrak 15 tahun ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas dan diharapkan akan segera disahkan pada akhir masa sidang ketiga.

Beberapa PRT berbagi kisah mereka kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, bagaimana pengalaman mereka dipecat sepihak dan berjuang bertahan hidup di kerasnya Jakarta tanpa ada pekerjaan.

Merry, bukan nama sebenarnya, telah bekerja sebagai pengasuh anak selama enam tahun di salah satu keluarga selebriti Indonesia.

Asam manis perlakuan keluarga itu ia terima dengan ikhlas walaupun ia bekerja tanpa adanya kontrak kerja. Namun, akibat pandemi virus corona, ia dipecat sepihak hanya melalui WhatsApp.

Merry hanya mendapat upah delapan hari kerja dan tiga hari lembur di bulan Maret tanpa THR atau pesangon.

"Saya berkorban dan kerja susah payah. Sampai ke rumah mereka jam setengah 7 pagi, pulang jam 8-9 malam. Saya memberikan hati saya, dan sayang dengan anak mereka. Tapi langsung dilupakan begitu saja, terus diblokir WA saya. Sedih banget."

"Seperti mengambil kesempatan dalam kesempitan banget. Kami perantau, butuh makan, bayar sewa kontrakan, biaya anak. Tapi diperlakukan seperti ini," katanya.

Merry yang kala itu mendapatkan gaji Rp3 juta per bulan bersama Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) akan menuntut haknya yang diabaikan, diawali dengan jalur mediasi dan mungkin akan memikirkan untuk menempuh jalur hukum.

"Saya memperjuangkan hak saya bukan untuk saya semata. Tapi untuk pelajaran bagi mereka, para majikan untuk tidak semena-mena dengan para pekerja karena kami juga manusia, kami bekerja profesional," katanya.

Sri Herni diberhentikan dari pekerjannya pada Maret lalu sebagai pengasuh anak di keluarga warga negara asing yang pulang ke negaranya akibat wabah virus corona.

Sudah tiga bulan ia menganggur. Dua bulan lebih ia habiskan untuk tinggal di kampung dan baru sepuluh hari ini kembali ke Jakarta.

Sri Herni yang telah berpisah dengan suami belasan tahun lalu kini tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan.

Tiap bulan, ia harus membayar sewa rumah Rp700 ribu per bulan dan mengirim uang ke kampung untuk anak dan orang tuanya sebesar Rp2-3 juta per bulan. Di tabungannya, kini hanya tersisa Rp70 ribu.

"Saya tidak punya uang sama sekali sekarang. Saya ke tempat kakak dan adik saya di Pasar Minggu untuk menumpang makan. Saya juga berutang ke teman-teman, sudah Rp1 juta lebih.

"Saya sedih tapi saya harus kuat menghadapi kehidupan ini. Saya hanya pasrah dan berdoa untuk menghadapi kehidupan saya dan teman-teman saya yang banyak di-PHK dengan adanya wabah corona ini. Virus belum berakhir jadi belum ada pekerjaan," kata Sri Herni diiringi tangis.

Sebelum wabah virus corona menghantam Indonesia, Ponitiara masih bisa bekerja sebagai PRT di dua tempat dengan pendapatan lebih dari Rp4 juta per bulan. "Kunci rumahnya diminta, saya dikasih gaji bulan itu, terus mereka bilang terima kasih. Sudah begitu saja, THR, pesangon dan lainnya tidak ada," kata Ponitiara.

Kini sudah tiga bulan dia tidak bekerja. Sudah lima kali wawancara kerja dan tidak ada kejelasan.

"Setiap hari tiduran, nonton TV, mengobrol dengan tetangga, begitu saja setiap hari," katanya.

Kini ia beserta satu anaknya bertahan hidup dari bantuan RT, RW, dan perkantoran di lingkungan tempat tinggal. "Mau coba jualan tapi tidak punya kendaraan, transportasi umum juga terbatas," tambahnya.

Bagi Ponitiara, Lebaran tahun ini sangat menyedihkan, ungkapnya, "Kemarin rencana mau pulang kampung, kangen sama orang tua. Tapi keadaan begini, mau pulang juga tidak ketemu orang tua karena harus dikarantina. Sudah bertahun-tahun saya tidak pulang," ujar Ponitiara sambal menangis.

Ia pun belum punya jawaban bagaimana cara membayar tagihan-tagihan mendatang seperti sewa kontrakan, air, listrik, dan mengirim uang untuk kebutuhan orang tua di kampung. "Saya selalu berdoa semoga Covid berakhir dan semua bisa beraktivitas seperti semula," harapnya.

Yuni Sri Rahayu kini masih dapat bekerja sebagai PRT dengan upah Rp1,5 juta per bulan. Sebelumnya, ia bisa mendapatkan sekitar Rp4,4 juta per bulan yang berasal dari dua tempat kerja.

Namun, pendapatan sekarang tidak cukup karena Sri harus membayar semua kebutuhan empat orang anaknya seorang diri tanpa suami. Ia pun kini berjualan untuk menyambung hidup.

Mulai dari bayar kontrakan Rp1,2 juta per bulan, biaya sekolah anak di swasta Rp330 ribu, biaya makan sehari-hari sebesar Rp50 ribu, cicilan motor hampir Rp900 ribu dan cicilan telepon genggam Rp300 ribu.

Ia pun kini telah memiliki utang ke teman mencapai Rp2 juta dan akan terpaksa kembali berutang karena penghasilannya tidak cukup.

"Lebaran tahun ini sangat menyedihkan. Cari kerja saja susah bagaimana berharap dapat THR dan lainnya. Berat banget tahun ini.

"Masa Covid ini saya banyak utang makanya saya harap cepat kembali normal biar gaji kembali normal, dapat kerja, dan bayar utang-utang saya," tambahnya.

Rustinah dipecat sejak Maret lalu. Ia merasa sedih dan kecewa karena dapat dengan mudah dipecat tanpa bisa menuntut hak-haknya sebagai pekerja.

"Ibu bilang, mbak tidak usah telepon atau kasih kabar saya. Nanti tunggu kabar dari saya. Saya panggil lagi atau tidak nanti saya kabari lagi," kata Rustinah.

Tidak ada kontrak kerja antara Rustinah dan majikannya, dan juga dialami oleh banyak PRT lainnya.

Kesepakatan tercipta hanya dari ucapan. Artinya, tidak ada perjanjian tertulis antar kedua pihak, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran kerja. "Kami itu seperti tidak dianggap Mas, dipekerjakan lewat ucapan dan dipecat dengan ucapan," katanya.

Rustinah dan keluarga memenuhi kebutuhan hidup dari bantuan sanak saudara dan pemerintah. "Tapi tetap saya harus berutang ke saudara saya. Cicilan motor nunggak dua bulan, bayar listrik, buat makan dan kebutuhan sehari-hari.

"Dapat sih bantuan dari pemerintah, tapi mau masak kan beli gas? Pakai listrik, beli air, dan lainnya," tambahnya.

Jala PRT melakukan survei singkat terhadap sekitar 600 PRT yang terdampak pandemi.

Hasilnya, mayoritas mereka dipecat dan dirumahkan tanpa upah atau dengan upah yang berkurang.

"Sebanyak 53 orang di-PHK . Lalu, 218 orang dirumahkan dan tidak bekerja sama sekali tanpa upah atau diberikan upah 25%-50% ," kata Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jala PRT.

Sisanya, mengalami kehilangan satu atau dua pekerjaan namun masih dapat bekerja di tengah wabah Covid-19.

Lita menambahkan, banyak dari para PRT tersebut tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebabnya, karena PRT belum diakui sebagai pekerja formal sehingga PRT tidak masuk dalam data pekerja pemerintah.

"Mayoritas PRT, KTP-nya daerah dan tinggal di kota sehingga PRT tidak terdaftar dan mengakses bansos dari pemerintah. Padahal mereka adalah pekerja dan warga negara yang pendapatannya terendah antara 20%-30% dari UMR," kata Lita.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada Tadjudin Nur Effendi menilai perlakuan terhadap PRT adalah bentuk dari perbudakan modern.

"Tuannya belum tidur, dia masih tetap kerja. Tuannya belum bangun, dia sudah bangun. PRT itu jadi obyek eksploitasi. Mereka tidak ada kontrak kerja, tidak ada jam kerja, tidak ada perlindungan kerja, dan rawan kekerasan, kadang gajinya ditahan. Diperlakukan seenak majikan. Itukan seperti perbudakan modern," kata Tadjudin.

Kemenkes rilis prosedur kepulangan WNI setelah ratusan ribu pekerja migran sudah pulang ke Indonesia Bandara Soekarno Hatta dipadati penumpang, 'disengaja' maskapai Wacana simulasi pelonggaran PSBB: 'Apa yang mau dilonggarkan? Ini sudah longgar sekali'

Tadjudin melanjutkan para PRT bekerja tanpa ada perlindungan kerja dan termasuk sebagai pekerjaan informal sehingga rawan terjadinya pelanggaran kerja.

"PRT tidak dibutuhkan ya sudah pecat saja, segampang itu. Kamu tidak usah bekerja lagi besok, selesai. Tidak ada pesangon, dan lainnya," katanya.

Dilihat dari sisi sejarah, lanjut Tadjudin sistem PRT di Indonesia berlangsung dari era penjajahan Belanda, dengan sistem feodal yang dikuasai oleh kaum bangsawan.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Suara.com
Kategori:DKI Jakarta, Ekonomi, Peristiwa, Umum

wwwwww