Beban APBN 2021 Berat, DPR Tegaskan Komitmen APBN Berkualitas

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk turut menjaga APBN 2021 agar berkualitas sebagai APBN yang mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia, dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa.

Hal itu ditegaskan Puan dalam pidato laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2019-2020 pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka ulang tahun ke-75 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Laporan Pertanggungjawaban DPR RI, Puan Pastikan Parlemen Bersama Rakyat

Baca Juga: Interupsi Puan Maharani dengan Nada Tinggi, Anggota DPR: Saya Papua, Saya Belum Merdeka

"DPR RI dapat memahami beban berat APBN tahun 2021," katanya.

Beban berat yang dimaksud Puan tak lepas dari ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Alasan pandemi global ini jugalah yang menyebabkan dilakukannya refocussing dan realokasi anggaran dalam APBN 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Baca Juga: DPR Sangat Hati-Hati dan Transparan Bahas RUU Ciptaker

Baca Juga: RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP

Secara jumlah, perkembangan APBN sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. APBN pada tahun 2000 sebesar Rp223 Triliun, APBN pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp2.700 Triliun. Belanja di dalam APBN 2021, 12 kali lebih besar dari pada APBN tahun 2000.

"Dengan kenaikan belanja APBN 12 kali itu, apakah pelayanan kesehatan kita meningkat? Apakah kemudahan mendapat pelayanan kesehatan meningkat? Apakah meningkatkan kemudahan mendapatkan layanan pendidikan? Apakah mengubah nasib petani dan nelayan kita saat ini lebih baik?," kata Puan.

Baca Juga: Puan Sebut RUU Ciptaker harus Cipta Sejahtera

Puan menilai, kenaikan belanja negara yang sangat besar dalam kurun waktu 21 tahun tersebut belum disertai peningkatan capaian pembangunan yang juga signifikan bagi pemenuhan urusan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, kata Puan, melalui fungsi anggaran DPR RI, parlemen perlu terus mempertajam kualitas belanja anggaran di dalam APBN agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan.***