DPD Minta MPR Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Rekomendasi MPR Periode Lalu

JAKARTA - Ketua Kelompok DPD di MPR, Intsiawati Ayus, mengingatkan Pimpinan MPR untuk sungguh-sungguh menindaklanjuti rekomendasi MPR periode sebelumnya. Rapat Gabungan bersama dengan Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua Kelompok, sebaiknya digelar sebagaimana mestinya.

"Sejak pelantikan anggota MPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019, kita baru dua kali melaksanakan Rapat Gabungan. Pertama pembacaan pandangan pimpinan-pimpinan fraksi. Kedua, persiapan Sidang Tahunan 2020," kata Intsiawati di Anyer, Serang, Banten, Sabtu (5/9/2020).

Baca Juga: Intsiawati dan YIRA, Kebut Perhutanan Sosial Riau

Baca Juga: Survei Indometer 34 Nama Potensial ke Nasional dari Riau Muncul Nama Intsiawati Ayus

Intsiawati tak menolak jika Rapat Pimpinan juga mekanisme yang sah untuk dilakukan di MPR, tapi Ia menegaskan, "dalam hal menindaklanjuti rekomendasi MPR RI periode lalu, suatu pemikiran di level Pimpinan MPR baru bisa selesai jika dilengkapi dengan pemikiran Ketua Fraksi MPR RI dan Ketua Kelompok DPD di MPR,".

Sedikit pengingat, rekomendasi MPR periode lalu itu, meliputi; Amandemen UUD NRI 1945 terkait dengan Haluan Negara, Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, dan beberapa poin rekomendasi lainnya.

Baca Juga: MPR dan Media Massa untuk Kesatupaduan Bangsa Melewati Pandemi

Baca Juga: MPR for Papua akan Gelar Rapat Akbar

"Dari MPR periode lalu telah terbentuk 2 Panitia Ad Hoc. Satu bicara Haluan Negara, satu lainnya mengenai perubahan tata tertib MPR. Dan mengenai perubahan Tatib MPR, Alhamdulillah sudah banyak juga Anggota MPR yang tanda tangan," kata Intsiawati yang memegang mandat terkait hal itu dari 136 Anggota DPD RI.

Hal-hal demikian, diungkapkan Intsiawati dalam acara bertajuk 'MPR Rumah Kebangsaan' yang dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, dan Hidayat Nur Wahid (virtual). Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain Idris Laena (Golkar), Taufik Basari (Nasdem), Anton Sukartono (Demokrat), Arwani Thomafi (PPP), dan Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziyah.

Baca Juga: Pustaka Akademika di Untirta Dukung Lahirnya UU tentang MPR

Senator asal Riau yang akrab disapa Iin itu menegaskan, bahwa kesungguhan dalam menindaklanjuti rekomendasi MPR periode lalu dan menggelar Rapat Gabungan untuk itu, adalah wujud eksistensi MPR sebagai Rumah Kebangsaan dengan merekatkan harapan dan energi kolektif di Majelis Permusyawaratan Indonesia.

"Tugas utama MPR sebagai Rumah Kebangsaan, memang untuk merekatkan bangsa," pungkas Iin.***