Keluarkan Telegram Khusus, Panglima TNI Tegaskan Tak Terima Anggotanya Terlibat Hubungan Sesama Jenis

JAKARTA- Panglima TNI telah menerbitkan surat telegram bernomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang menegaskan LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan prajurit.

Peraturan tersebut menjadi dasar bagi TNI untuk menindak tegas prajurit yang terbukti terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Sejak proses awal, setiap orang yang terlibat LGBT akan sulit untuk diterima sebagai prajurit TNI, menurut Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Puspen TNI, Kolonel Sus Aidil.

"Melalui seleksi yang ada maka akan diketahui mereka terkait atau terlibat LGBT. Kalau terbukti LGBT tentu mereka tidak lulus seleksi dan tidak akan diterima," kata Aidil dikutip dari detikcom, Jumat (30/10/2020).

TNI, tegas Aidil, "tidak akan merekrut calon yang terlibat LGBT,".

detik.com mencatat, kehebohan isu LGBT di kalangan oknum TNI belakangan ini mencuat lewat penyingkapan yang dilakukan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA), Burhan Dahlan pada acara pembinaan teknis yudisial tanggal 12 Oktober 2020 di Yogyakarta.

MA mengonfirmasi sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi dan semuanya dipecat. Pangkat oknum TNI yang gay beragam, mulai Prada hingga Letkol.****