Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi

JAKARTA - PDIP (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) tercatat sebagai partai yang masih diminati publik dalam konteks pemetaan politik 2024 berdasarkan hasil survei, Meskipun, partai ini sempat disebut 'juara korupsi' melalui sebuah tagar di Twitter.

Rilis survei nasional dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) tertanggal 22 Februari 2021 menyebut, bahwa PDIP dipilih oleh 20,1% responden ketika ditanya; "Jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu/Bapak pilih di antara partai berikut ini?".

Ketika pertanyaan disimulasikan semi terbuka dengan menunjukkandaftar 17 partai dan responden boleh menyebutkannama lain, PDIP bahkan dipilih lebih banyak lagi responden yakni sebanyak 24.5%.

Dalam laporan survei LSI itu, 35,4% responden mengaku merasa dekat dengan PDIP. Dari jumlah itu, 56,6% mengaku merasa 'cukup dekat' dengan PDIP, dan 15,9 persen mengaku 'sangat dekat'.

Laporan survei LSI yang dikutip GoNews.co pada Rabu (24/2/2021) itu, menyebut bahwa populasi survei adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Ada 1200 responden yang dipilih acak kemudian di-oversample di 11 provinsi sehingga total sample yang dianalisis tercatat sebanyak 2300 responden.

Sebelumnya, yakni pada pukul 18.43 WIB, Minggu (21/2/2021)-sehari sebelum tanggal rilis survei, PDIP terpantau menjadi sorotan di jagat maya, Twitter, melalui tagar #PDIPJuaraKorupsi. Saat itu, tagar tersebut telah diramaikan oleh sebanyak 14.4 ribu cuitan.

Seperti diketahui, sedikitnya ada 3 orang kader PDIP yang terjaring KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mengutip data cnbcindinesia, tiga orang kader PDIP tersebut yaitu Wali Kota Cimahi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi, Ajay Priatna (27 November 2020), Bupati Banggai Laut yang juga Ketua DPC PDIP Banggai Laut, Wenny Bukamo (3 Desember), dan Menteri Sosial yang juga Wakil Bendahara Umum PDIP, Juliari Batubara (6 Desember).

Dalam kasus yang menjerat Juliari-kasus bansos, bahkan ada nama kader PDIP lainnya dan satu inisial yang juga disebut-sebut. Ini menjadi pemberitaan berbagai media massa.

Terkait kader yang terjerat kasus di KPK, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Minggu (6/12/2020) tegas menyatakan, "Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi,".

"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," kata Hasto.***