Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
12 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
12 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
13 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
4
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
13 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
5
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
13 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
6
Awan Tebal Menghampiri Jakarta, BMKG Prediksi Hujan Turun pada Hari Ini
Metropolitan
20 jam yang lalu
Awan Tebal Menghampiri Jakarta, BMKG Prediksi Hujan Turun pada Hari Ini
Home  /  Berita  /  Voli

Data Pribadi Jokowi Bocor, Roy Suryo Minta Menkes Bertanggungjawab

Data Pribadi Jokowi Bocor, Roy Suryo Minta Menkes Bertanggungjawab
Data Presiden Jokowi bocor ke Publik. (Foto: Istimewa)
Sabtu, 04 September 2021 15:03 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Mantan menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menilai kebocoran data pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pedulilindungi merupakan kekoyolan.

Kementerian Kesehatan (Kemkes) diminta harus bertanggungjawab atas bocornya data tersebut.

Hal itu dikatakan Roy terait sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang tersebar di sosial media. Karena di dalamnya memuat sejumlah data pribadi tanpa disensor. "Ini konyol karena ada kebijakan yang tidak diantisipasi," ujar Roy Suryo, Sabtu (4/8/2021).

Menurut Roy, Kemenkes tidak boleh lepas tanggung jawab atas bocornya data tersebut. Dia mengatakan, sistem aplikasi PeduliLindungi sistem ini tidak dilindungi. Harusnya, sertifikat vaksin ini hanya bisa dibuka oleh pemiliknya sendiri.

"Tidak membolehkan mengecek sertifikat vaksin orang yang bukan NIK miliknya," ujar pakar telematika itu.

Roy mengatakan, banyak bahaya yang mengintai jika data pribadi bocor. Bila data sekelas presiden saja bocor bagaimana dengan masyarakat biasa.

Data pribadi itu bisa dijual di medsos untuk orang mendaftar apa saja. NIK ini bisa saja dimasukkan untuk aplikasi lain, seperti untuk mengajukan pinjaman online. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat kebocoran data ini bisa membawa kasus itu ke ranah hukum.***

wwwwww