Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
11 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
11 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
13 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
4
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
13 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
5
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
13 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
6
Awan Tebal Menghampiri Jakarta, BMKG Prediksi Hujan Turun pada Hari Ini
Metropolitan
20 jam yang lalu
Awan Tebal Menghampiri Jakarta, BMKG Prediksi Hujan Turun pada Hari Ini
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Demokrat Tolak Keras Usul Cak Imin Tunda Pemilu-Pilpres 2024

Demokrat Tolak Keras Usul Cak Imin Tunda Pemilu-Pilpres 2024
Partai Demokrat menolak keras usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024 (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Rabu, 23 Februari 2022 21:36 WIB

JAKARTA - Partai Demokrat menentang usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai Cak Imin tak selaiknya mendahulukan ekonomi di atas demokrasi. Terlebih, jadwal pemilu sudah ditentukan setiap lima tahun di UUD 1945.

"Argumen yang dibangun pun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," katanya seperti dilansir GoNews.co dari CNNIndonesia.com, Rabu (23/2/2022).

Kamhar menyebut usulan Muhaimin atau Cak Imin agar pemilu ditunda hingga dua tahun ibarat lagu bernada sumbang. Usul penundaan pemilu juga bisa menjerumuskan Presiden Jokowi untuk melanggar konstitusi.

Terlebih, katanya, Jokowi di berbagai kesempatan telah menegaskan tak ingin memperpanjang masa jabatannya karena telah diatur secara tegas di konstitusi yakni maksimal dua periode masa jabatan lima tahun.

Usulan Cak Imin juga mencurigakan. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir Litbang Kompas merilis hasil survei kepuasan publik kepada Jokowi yang meningkat tajam. Mencapai 73,9 persen atau tertinggi sepanjang pemerintahannya.

"Pernyataan Muhaimin Iskandar di waktu yang bersamaan membuat publik beralasan menduga hasil survei ini menjadi justifikasi untuk melayani kepentingan agenda perpanjangan masa jabatan presiden," kata Kamhar.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini pemulihan ekonomi masih berjalan akibat pandemi Covid-19. Apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi.

"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww