DPR Minta KLHK Dukung Peran Komunitas dalam Penanganan Sampah

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dalam rapat kerja komisi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022), mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sampah beserta limbah di Tanah Air. Luluk menganggap, kerja KLHK untuk menangani sampah dan limbah belum berdampak signifikan.

"Ini ada anak-anak muda yang bisa menghasilkan startup bidang lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah. Dan, ini menurut saya yang perlu ditularkan dan difasilitasi oleh kementerian agar menumbuhkan minat dari orang-orang muda (agar) mereka bisa berkontribusi," kata Luluk sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran parlemen.

Baca Juga: Akta Damai KLHK-PT KS Diduga Maladministrasi, Masyarakat Bersurat ke Menteri 

Baca Juga: Orang Ini Janjikan 10 Persen dari Nilai Bitcoinnya yang Terbuang di Tempat Sampah 

Legislator PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV itu menjelaskan, sebelumnya Komisi IV DPR RI telah berkunjung ke Waste4Change di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk melihat partisipasi anak-anak muda dalam mengelola sampah dan limbah. Baginya, semangat yang ditularkan oleh anak-anak muda melalui startup yang mereka bangun itu harus didukung penuh.

Dukungan yang dapat diberikan oleh KLHK, terang Luluk, bisa dalam bentuk regulasi yang mendukung terbentuknya start-up dan komunitas lainnya yang mampu mengelola sampah dan limbah di berbagai daerah di Indonesia. Baginya, model kerja ini perlu diberdayakan sehingga KLHK tidak bekerja sendiri untuk menangani isu sampah dan limbah di Indonesia.

Baca Juga: Sukseskan ISWMP 2022, Kemendagri dan World Bank Matangkan Konsep Pengelolaan Sampah 

Baca Juga: BLUD Sampah Tiap Daerah Bisa Kerjasama dengan Swasta 

"Model-model pengelolaan sampah yang berbasis pada komunitas atau model-model startup seperti ini jadi keberlangsungan usaha orang-orang muda di bidang sampah ini. Kemudian, ada aturan, ada regulasi, dan kebijakan yang konsisten dijalankan oleh KLHK, maka bisa terbentuk hubungan mutualnya," jelas Luluk.

Terakhir, Luluk menekankan agar KLHK serius menangani isu sampah dan Indonesia dengan memberikan anggaran yang proporsional. KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 tidak akan bekerja maksimal tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Baca Juga: Ada Ribuan Orang di DPR, Penghapusan Honorer Mohon Ditunda 

Baca Juga: DPR Sahkan RCEP, CSIS: Modal Suksesi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 

"Saya kira anggarannya perlu dikoreksi untuk dipertimbangkan kembali, untuk bisa diperkuat, termasuk juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat bagaimana menggerakan komunitas. Sehingga, memiliki kemampuan kecakapan dan juga kebijaksanaan kearifan dalam pengelolaan limbah sampah," tandas Luluk.***