69 Pegawai Kemenkeu Miliki Harta Tak Wajar, 27 Orang Jadi Incaran

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara bertahap mulai melakukan pemanggilan terhadap 69 pegawai berharta tak wajar. Dari jumlah tersebut, ada 55 pegawai yang dinilai wajib melakukan klarifikasi.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan dari 55 pegawai tersebut sebanyak 27 pegawai menjadi prioritas pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu saat ini. "Dari 69 pegawai yang masuk kategori risiko tinggi, kita melihat 55 orang yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai," kata Prastowo kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).

Lebih lanjut, Prastowo mengatakan dari 27 pegawai tersebut, 10 pegawai di antaranya sudah dipanggil lebih dulu dan akan diselesaikan pemanggilannya pada awal minggu ini. Kemudian sisanya akan diselesaikan hingga awal pekan depan. Kemenkeu akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak transaksi keuangan dari para pegawai tersebut.

"Jadi target kita ke yang high priority, yang sangat berisiko tinggi, itu yang diharapkan. Paralel kami juga akan minta informasi ke PPATK. Jadi nanti harapannya ketika sudah selesai pemeriksaan, kita mendapat info dari PPATK lalu bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi kesimpulan," jelasnya.

Prastowo menjelaskan alasan 27 pegawai prioritas yang dilakukan pemeriksaan lebih awal. Hal itu dikarenakan mereka termasuk ke dalam kelompok berisiko tinggi, dilihat dari profilnya yang paling menyimpang dan terdapat indikasi lain yang dicurigai.

"Ya karena menurut kita juga harus mengakui dan menyadari keterbatasan tenaga pemeriksa, yang harus memeriksa begitu banyak kasus termasuk kasus-kasus lain. Maka kita prioritaskan, nah ini yang paling beresiko tinggi karena kita lihat profilnya paling menyimpang dan juga sudah ada indikasi-indikasi lain," jelasnya.

"Kami beranggapan kalau ini kami selesaikan terlebih dahulu, pola atau modelnya nanti bisa kami ketahui kira-kira modus dan risiko seperti apa sehingga mempermudah untuk pemanggilan yang berikut-berikutnya," tambahnya.***