Ngojak Aktivis Jakarta Bahas 100 Hari Kerja Pram-Doel

 

Inggard mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.

 

"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi," kata Inggard, saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4) malam.

 

Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi Pelaksana Tugas (Plt).

 

"Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Plt dengan penjabat definitif. Minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini," terangnya.

 

Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada cawe-cawe dari Legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau Eksekutif.

 

"Jangan ada cawe-cawe atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif. Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti," tegasnya.

 

Ia berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Doel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat. Sehingga, program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.

 

"Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk," bebernya.

 

Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengungkapkan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Doel, khususnya dalam 100 hari kerja.

 

"Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membicarakan mengenai terkait bagaimana semua stakeholder dari mulai pemerintah, DPRD, masyarakat, civil society, dan aktivis untuk bersama-sama membangun Jakarta," ucapnya.

 

Ia menegaskan, sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

 

"Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

 

Ia memastikan, masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

 

"Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan," imbuhnya.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyampaikan, forum diskusi dengan aktivis ini sangat bagus karena mereka sangat peduli dengan Jakarta untuk lebih baik lagi.

 

"Ini menjadi momentum yang baik buat kita pemerintah untuk menyampaikan program-program yang sedang dijalankan. Tentunya, kita berharap teman-teman aktivis ini juga bisa ikut menyosialisasikan, menyampaikan informasi yang sudah didapat kepada masyarakat luas," ujarnya.

 

Budi menuturkan, program-program unggulan yang sedang dijalankan ini sangat penting untuk diketahui publik, khususnya warga Jakarta.

 

"Saya berharap forum diskusi antara aktivis Jakarta dengan Pemprov DKI maupun stakeholder lainnya bisa berkelanjutan secara rutin. Terlebih, pergerakan informasi komunikasi publik di Jakarta sangat dinamis," paparnya.

 

Sementara itu, Boy Ade Nurdin dari Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta menilai, keberanian Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dengan mendeclare program 100 hari dalam bentuk Ingub Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program 100 (seratus) Hari Gubernur-Wakil Gubernur merupakan langkah berani dan bentuk keseriusan dalam membangun Jakarta.

 

Terdapat 40 Quickwins Program 100 Hari sebagai Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2025, mulai dari pemuktahiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sampai dengan pengendalian inflasi pangan menjelang Idulfitri 1446 Hijriah.

 

"Ini diperlukan dukungan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) termasuk BUMD di Jakarta. OPD dan BUMD yang tidak serius perlu diberi punishment oleh Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, pencapaian target program 100 Hari kerja ini bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi jajarannya," pungkas Boy. ***