Gagal Dongkrak PAD, Stasiun Lambuang Bukittinggi Dihentikan Setelah Setahun

BUKITTINGGI – Proyek Stasiun Lambuang Bukittinggi yang sempat diluncurkan dengan gegap gempita sebagai pusat kuliner terbesar di Sumatera Barat, kini resmi dihentikan setelah hanya satu tahun berjalan. Pemerintah Kota Bukittinggi memutus kontrak sewa lahan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) akibat tidak mampu menutup biaya operasional, apalagi menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pj Sekretaris Daerah Bukittinggi, Al Amin, menyebutkan Pemkot telah merugi sejak awal pelaksanaan proyek. Dalam setahun, Pemkot harus membayar Rp2,3 miliar kepada PT KAI, tetapi tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari operasionalnya.

“Bukan hanya tidak menghasilkan PAD, bahkan biaya kebersihan dan perawatan pun tidak tertutupi. Perputaran uang di lokasi jauh di bawah nilai kontrak,” jelasnya, Rabu (28/5/2025).

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan efisiensi anggaran, Pemkot memutuskan untuk menghentikan kontrak. Pertemuan teknis dengan PT KAI telah dilakukan di Jakarta, dan kedua belah pihak sepakat menghentikan kerja sama secara bertahap.

Pemkot tetap akan melakukan perawatan kebersihan sementara waktu, sambil menunggu kepastian pemanfaatan lahan ke depan. Skema kerja sama baru sedang dibahas bersama pihak PT KAI Sumatra Barat.

Al Amin mengungkapkan, tiga faktor utama menjadi penyebab penghentian proyek: minat masyarakat terhadap lokasi yang terus menurun, pelaku usaha UMKM yang tidak lagi aktif, dan pengetatan anggaran oleh Pemkot Bukittinggi.

Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, turut menyoroti persoalan ini. Ia menyebut total anggaran untuk proyek tersebut sejak awal pembangunan hingga operasional sudah menembus Rp24,5 miliar. Namun, hasilnya jauh dari harapan.

"Pendapatan selama tiga tahun hanya Rp180 juta. Kontribusi pedagang cuma Rp2,5 juta. Selebihnya dari retribusi WC dan parkir," ungkapnya.

Syaiful menyatakan PT KAI saat ini tengah menyusun formula baru untuk pemanfaatan eks Stasiun Bukittinggi. Pemkot membuka ruang kolaborasi selama kerja sama berikutnya tidak kembali membebani keuangan daerah.

Stasiun Lambuang sebelumnya diresmikan Menteri BUMN, Erick Thohir, bersama anggota DPR RI, Andre Rosiade, dan Wali Kota saat itu, Erman Safar, pada Maret 2024. Kini, proyek yang pernah digadang menjadi ikon wisata kuliner itu berakhir sebagai pelajaran mahal bagi pemerintah daerah. (ant)