Rekan Indonesia Sesalkan Donasi Sukarela Bulan Dana PMI Jadi Wajib
 |
| Kantor PMI. (Ist) |
Jum'at, 03 Oktober 2025 14:05 WIB
Penulis: Azhari Nasution
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA- Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, melontarkan kritik keras terhadap praktik Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta dari donasi sukarela menjadi kewajiban.
Agung menegaskan, donasi kemanusiaan seharusnya murni bersifat sukarela, bukan instruksi yang dipatok dengan angka tertentu.
"Ini sudah menyimpang jauh. Donasi kok jadi iuran wajib?," kata Agung, Jumat (3/10/2025).
Menurut Agung, pola pemaksaan terjadi di berbagai lini. Di sekolah-sekolah, para siswa diwajibkan menyetor uang lewat aturan sekolah. Kemudian, di lingkungan warga, ketua RT dan RW ditekan oleh kelurahan untuk mengumpulkan dana, bahkan terpaksa menggunakan dana operasional RT apabila warganya tidak sanggup.
"Terbaru, pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pun dipatok iuran sesuai jabatan," bebernya.
Agung memastikan, bukti pungutan tersebut muncul dari percakapan grup WhatsApp PJLP Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam pesan yang beredar, seorang pejabat lapangan secara terang menyampaikan instruksi Suku Dinas Lingkungan Hidup agar semua PJLP diwajibkan menyumbang Bulan Dana PMI.
"Nominalnya pun telah ditentukan, Rp55.000 untuk kru 3R/cleaning service, Rp60.000 untuk sopir lintas, Rp70.000 untuk sopir truk besar, Rp75.000 untuk montir, hingga Rp105.000 untuk operator alat berat," ungkap Agung.
Ia menyampaikan, dari 1.357 PJLP di Jakarta Timur, terkumpul donasi 'paksaan' sebesar Rp82.930.000. Angka tersebut menunjukkan pungutan dilakukan secara sistematis, bukan lagi urusan sukarela.
"Bulan Dana PMI seharusnya menjadi momentum solidaritas kemanusiaan, lahir dari keikhlasan. Tetapi kalau dijalankan dengan cara paksa, rakyat kecil justru menjadi korban," ucapnya.
Agung juga memperingatkan, praktik semacam ini hanya akan merusak citra PMI sebagai lembaga kemanusiaan. Sebab, PMI itu seharusnya lembaga yang datang membawa pertolongan saat bencana.
"Kalau cara-caranya begini, rakyat akan melihat PMI sebagai tukang tagih iuran. Kepercayaan publik bisa hancur," jelaskan.
Ia mendesak, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk segera menghentikan segala bentuk pemaksaan berkedok donasi.
"Donasi hanya bernilai kalau lahir dari hati, bukan dari ketakutan dan tekanan. Saya minta praktik memalukan ini segera diakhiri!," pungkas Agung. ***
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |
