Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
22 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
17 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
3
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
16 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
4
Direktur LBH JARAK Sebut "Genk Solo" Mainkan Issue Diversion
Umum
15 jam yang lalu
Direktur LBH JARAK Sebut Genk Solo Mainkan Issue Diversion
5
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
20 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
6
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Metropolitan
15 jam yang lalu
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Home  /  Berita  /  PON

Penyegelan Wisata Puncak, Gerindra Ingatkan Risiko Citra Presiden Prabowo

Penyegelan Wisata Puncak, Gerindra Ingatkan Risiko Citra Presiden Prabowo
Pemasangan plang dalam pengawasan dan garis polisi di salah satu bangunan kawasan Eiger Adventure Land, Puncak Bogor. (dok. liputan6.com/dinny mutiah)
Sabtu, 04 Oktober 2025 10:50 WIB
JAKARTA – Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, memicu gelombang kritik politik. Bukan hanya karena dampak sosial-ekonomi yang menyebabkan ribuan warga kehilangan pekerjaan, tetapi juga karena kebijakan ini dikhawatirkan mencoreng citra Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat kecil.

Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mencatat, sebanyak 2.300 karyawan kehilangan pekerjaan imbas kebijakan tersebut. Kondisi ini menimbulkan keresahan di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu basis pendukung kuat Prabowo.

Anggota DPR Fraksi Gerindra, Mulyadi, menilai langkah penyegelan dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam. “Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian, dan sewenang-wenang,” ujarnya, Sabtu (4/10/2025).

Mulyadi mengingatkan, sebagai bagian dari pemerintah pusat, Menteri Hanif seharusnya lebih bijak. “Jangan sampai kebijakan ini justru mencoreng nama baik Presiden Prabowo di hadapan rakyat kecil,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa sektor wisata alam adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Bogor Selatan. Selain menciptakan lapangan kerja, pariwisata juga memberi efek domino pada sektor pertanian, perkebunan, UMKM, hingga kuliner lokal.

Kontroversi ini memperlihatkan bagaimana satu kebijakan menteri bisa berbuntut panjang secara politik. Bagi masyarakat, hilangnya mata pencaharian lebih nyata daripada alasan penyegelan. Dan bagi pemerintah, langkah ini bisa menjadi bumerang jika dianggap menjauhkan rakyat dari pemimpin yang mereka pilih. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:liputan6.com
Kategori:PON, Nasional, Voli
wwwwww