21 Ruas Tol Minim Pengguna, Pengamat: Proyek Tidak Realistis, Jadi Beban Investasi Negara

JAKARTA – Pembangunan jalan tol yang diharapkan menjadi simbol kemajuan dan konektivitas ekonomi nasional kini menuai kritik. Sejumlah ruas tol di berbagai daerah dilaporkan sepi pengguna karena tarif yang tinggi dan perencanaan yang dinilai tidak matang.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat, ada 21 ruas tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50 persen dari target yang disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Kondisi ini menjadi sinyal bahwa banyak proyek infrastruktur tidak berjalan sesuai dengan proyeksi ekonomi yang dijanjikan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M Gibran Sesunan, menilai akar masalahnya terletak pada proses perencanaan yang tidak realistis. Ia menyebut banyak proyek jalan tol dibangun dengan studi kelayakan yang terlalu optimistis tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat dan pola mobilitas di wilayah setempat.

“Optimisme yang berlebihan dalam studi kelayakan membuat proyeksi lalu lintas tidak sesuai kenyataan. Akibatnya, banyak proyek tol yang akhirnya merugi dan kesulitan memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar Gibran di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Gibran menilai, mahalnya tarif tol menjadi faktor paling signifikan yang membuat masyarakat enggan menggunakan fasilitas tersebut. “Bayangkan, di Tol Manado–Bitung, tarif kendaraan golongan I bisa mencapai Rp1.200 per kilometer. Itu jelas memberatkan sektor logistik dan transportasi,” ujarnya.

Sejumlah ruas lain juga bernasib sama. Tol Bengkulu–Taba Penanjung, Kanci–Pejagan, dan Krian–Legundi–Bunder–Manyar dilaporkan minim pengguna karena belum terkoneksi langsung dengan kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi lokal.

“Banyak tol dibangun hanya untuk mengejar target pembangunan, bukan kebutuhan mobilitas nyata. Padahal, jalan tol seharusnya memperkuat rantai pasok dan distribusi barang, bukan sekadar proyek prestise,” tegas Gibran.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap BPJT untuk memastikan proyek jalan tol berjalan dengan efisien dan tidak menjadi beban ekonomi.

“BPJT seharusnya tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pengawas aktif terhadap desain bisnis yang dibuat investor. Kalau 21 ruas tol sudah rugi, itu tanda ada masalah sistemik,” kata Gibran.

Menteri PU, Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan pemerintah tengah berupaya mengintegrasikan pembangunan tol dengan koridor logistik nasional. Namun Gibran menilai kebijakan tersebut masih bersifat makro dan belum menyentuh inti persoalan di lapangan.

“Integrasi memang penting, tapi selama tol tidak terhubung dengan kawasan industri atau pelabuhan, manfaat ekonominya minim. Tanpa penyesuaian tarif dan perencanaan realistis, tol hanya akan menjadi monumen beton di tengah minimnya pengguna,” ujarnya.

Gibran juga mengingatkan, jika masalah ini tidak segera diperbaiki, proyek tol berpotensi menjadi beban investasi jangka panjang yang justru menghambat pembangunan baru. “Ini bisa jadi bom waktu ekonomi. Pemerintah perlu segera meninjau ulang model bisnis dan kebijakan tarif agar infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya. ***