Reformasi Polri Dimulai, Prabowo Ingatkan Komisi: Jangan Jadi Formalitas, Ungkap yang Perlu Dibenahi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus dilakukan secara terbuka dan jujur tanpa rasa takut terhadap kritik. Hal itu disampaikan saat memberi arahan perdana kepada Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa tugas utama komisi tersebut bukan hanya menilai kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tetapi juga berani mengungkap kelemahan yang perlu segera diperbaiki.

“Komisi ini akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar Prabowo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurutnya, keberanian mengakui dan memperbaiki kelemahan justru menjadi pondasi penting dalam reformasi institusi penegak hukum. “Saya ingin komisi ini bekerja jujur, apa adanya, tidak menutupi yang kurang baik,” tegasnya.

Evaluasi Rutin dan Rekomendasi Nyata

Prabowo meminta agar komisi reformasi bekerja secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Ia menetapkan agar laporan diserahkan kepada presiden setiap tiga bulan sekali. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam melakukan reformasi di tubuh Polri.

“Tugas komisi ini bukan hanya mempelajari, tapi juga memberi rekomendasi langsung kepada saya untuk mengambil langkah-langkah reformasi yang dibutuhkan,” jelas Prabowo.

Ia menegaskan, reformasi bukan sekadar wacana atau slogan, melainkan tindakan nyata untuk memperbaiki sistem dan budaya kerja agar Polri makin profesional dan dipercaya publik. “Reformasi harus berdampak, bukan hanya formalitas,” ujarnya.

Evaluasi Lintas Lembaga Terbuka

Selain menugaskan komisi untuk menelaah Polri, Prabowo juga membuka peluang evaluasi terhadap lembaga negara lain yang dianggap perlu perbaikan. Ia menyebut semangat reformasi harus menjadi budaya pemerintahan, bukan hanya program sesaat.

“Ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang memerlukan perbaikan,” ujarnya.

Menurutnya, semangat reformasi harus dimulai dari kesediaan setiap lembaga untuk menerima kritik dan memperbaiki diri. “Kita harus punya keberanian untuk menatap kelemahan. Negara yang besar adalah negara yang mau belajar dan memperbaiki dirinya,” ucapnya.

Membangun Polri yang Humanis dan Profesional

Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Reformasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai kritik atas kinerja kepolisian dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Prabowo, Polri merupakan institusi strategis yang berperan menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat. Karena itu, perbaikan menyeluruh diperlukan agar kepolisian mampu bekerja secara profesional, transparan, dan humanis.

“Polri adalah garda depan negara dalam menjaga keamanan dan keadilan. Kalau Polrinya kuat, bersih, dan dicintai rakyat, maka negara juga akan kuat,” tegas Prabowo.

Ia berharap komisi reformasi dapat bekerja secara independen, tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kepercayaan publik.

“Yang kita cari bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Setiap kelemahan harus dijadikan pelajaran agar Polri semakin baik,” tutupnya. ***