LP2AD Soroti Sejumlah Kelemahan Operasional RDF Plant Rorotan
 |
| Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu. (Ist). |
Selasa, 03 Februari 2026 07:06 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam rencana operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan tata kelola di kemudian hari.
Victor menyampaikan, berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta kepada publik, RDF Plant Rorotan dirancang untuk melayani lebih dari 4 juta jiwa di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat.
Fasilitas ini disebut akan didukung 148 unit truk compactor baru yang tertutup rapat guna mencegah kebocoran air lindi selama pengangkutan sampah menuju lokasi RDF.
Selain itu, Dinas LH DKI juga menyebutkan bahwa jenis sampah yang menjadi fokus adalah sampah domestik baru dengan usia 2 hingga 5 hari, agar proses pengeringan dan pencacahan menjadi bahan bakar alternatif RDF berjalan lebih optimal.
"Namun sampai hari ini, kami belum melihat secara jelas bagaimana proses perubahan sampah tersebut menjadi bahan baku padat RDF yang benar-benar memenuhi standar," kata Victor, Selasa (3/2).
Menurutnya, salah satu syarat utama RDF yang efisien adalah kadar air yang rendah dan nilai kalor yang tinggi. Hal ini dinilai sulit dicapai apabila sampah yang diolah sudah berusia beberapa hari.
Victor juga menyoroti aspek logistik pengangkutan sampah. Dengan klaim kapasitas pengolahan mencapai 2.500 ton per hari dan jumlah armada sebanyak 148 unit, maka secara matematis setiap truk harus mengangkut sekitar 16,8 ton sampah per hari.
"Masalahnya, kapasitas truk compactor itu rata-rata hanya 6 hingga 8 ton. Artinya, setiap truk harus melakukan 2 sampai 3 ritase per hari. Skema manajemen ritase ini belum pernah dibuka secara transparan oleh Dinas LH DKI Jakarta," terangnya.
Ia menilai, apabila manajemen ritase tidak sinkron dengan kondisi lapangan, maka akan terjadi penumpukan sampah dan keterlambatan pengolahan, yang berdampak langsung pada kualitas bahan baku RDF.
Persoalan lain yang dianggap krusial adalah usia sampah dan proses fermentasi. Victor mengungkapkan, berdasarkan kajian mitra LP2AD, sampah organik, terutama food waste sudah mulai mengalami fermentasi anaerobik dalam waktu 48 jam yang menghasilkan gas metana dan air lindi, terlebih jika dibiarkan hingga lima hari.
"Padahal, RDF idealnya menggunakan sampah yang benar-benar segar atau sampah organik kering. Ini menjadi titik lemah yang sangat serius," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Victor menduga masalah bau yang muncul di sekitar RDF Rorotan akan sulit diatasi. Ia juga mempertanyakan klaim kapasitas input 2.500 ton per hari, mengingat sebagian besar sampah Jakarta masih didominasi oleh material basah.
"Jika dari 2.500 ton sampah itu sekitar 50 persen berupa air dan sampah organik membusuk, maka residu yang tidak bisa diolah akan tetap tinggi. Residu ini besar kemungkinan akan kembali dibuang ke TPST Bantargebang atau ditumpuk sebagai landfill," bebernya.
Atas dasar itu, Victor menilai proyek RDF Rorotan perlu diaudit secara menyeluruh dari sisi teknis, lingkungan, dan tata kelola anggaran.
LP2AD, lanjut Victor, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas LH untuk membuka data teknis secara detail kepada publik serta melibatkan pihak independen agar informasi yang disampaikan lebih berimbang.
"Kami melihat ada indikasi kuat bahwa proyek RDF Rorotan berpotensi menjadi beban kebijakan bagi pimpinan daerah jika tidak ditangani secara transparan dan akuntabel. Bahkan, tidak menutup kemungkinan proyek ini mengarah pada dugaan praktik koruptif serta justru menjadi beban Mas Pram dan Bang Doel," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |
