‎Pramono Perintahkan Camat dan Lurah Gerak Cepat Tangani Keluhan Warga

‎

‎Sebanyak 860 peserta menghadiri pertemuan tersebut, terdiri atas perangkat daerah, wali kota dan bupati, camat, lurah, serta perwakilan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari seluruh kelurahan di Jakarta. Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat tata kelola penanganan pengaduan warga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah.

‎

‎Pram menegaskan, evaluasi kinerja PPSU menjadi bagian penting dari upaya pembenahan layanan publik. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

‎

‎"Kami terus memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, saran, serta kritik dari masyarakat adalah modal utama bagi kami untuk berbenah," ujar Pram.

‎

‎Ia mengungkapkan, adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Tiga petugas PPSU telah diberikan surat peringatan pertama (SP1) dan memperoleh kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Sementara itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah setempat, telah dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.

‎

‎Langkah tersebut, menurut Pram, merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kualitas layanan publik serta memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar pelayanan.

‎

‎Lebih lanjut, Pram menekankan, fokus utama PPSU harus tetap pada penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, dan perawatan fasilitas umum di tingkat kelurahan. Sementara penanganan infrastruktur air berskala besar, seperti sungai, waduk, dan saluran penghubung, menjadi kewenangan dinas teknis terkait.

‎

‎Dalam konteks pelayanan publik, ia menilai keterbukaan jajaran kewilayahan, khususnya camat dan lurah, menjadi faktor kunci dalam mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat. Setiap laporan warga, kata dia, harus ditindaklanjuti secara cepat, tuntas, dan berkualitas.

‎

‎"Seluruh jajaran harus terbuka terhadap kritik serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Ini menjadi kunci agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga," tuturnya.

‎

‎Pram juga menegaskan peran strategis camat dan lurah sebagai perpanjangan tangan gubernur di lapangan. Mereka dituntut mampu memetakan persoalan sejak dini dan menyelesaikannya sebelum berkembang menjadi krisis pelayanan publik.

‎

‎Selain itu, penguatan integritas, etika pelayanan, dan transparansi disebut sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar penanganan pengaduan tidak terhambat ego sektoral.

‎

‎Pramono mengibaratkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sebagai sebuah orkestra yang harus berjalan selaras untuk menghasilkan layanan publik yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan warga.

‎

‎Melalui pertemuan tersebut, ia berharap seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta semakin solid dalam membangun budaya kerja yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga.

‎

‎"Saya berharap, melalui pertemuan ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, transparan, dan dapat dipercaya," pungkasnya. ***