Akumulasi Kekecewaan Presiden Picu Rencana Perombakan Gerbang Perdagangan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan untuk segera mencopot pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak kompeten. Permintaan ini dianggap lebih dari sekadar teguran administratif biasa dalam jalannya roda pemerintahan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai instruksi tersebut merupakan sinyal politik yang jelas. Presiden dinilai mulai menabuh genderang perang terhadap kelompok birokrasi yang selama ini bertindak layaknya negara dalam negara.

"Pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional," ujar Amir, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, Bea Cukai memegang peran krusial sebagai gerbang keluar masuk barang, pengatur arus perdagangan internasional, serta pengawas masuknya komoditas ilegal. Teguran keras terkait reformasi di instansi ini berarti menyentuh langsung jantung kekuatan ekonomi nasional.

Pernyataan Kepala Negara mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap berbagai masalah nyata di lapangan. Rentetan masalah tersebut mencakup pelayanan yang lamban, kebocoran penerimaan negara, hingga suburnya mafia impor dan permainan elite ekonomi yang kebal hukum selama bertahun-tahun.

Saat ini terjadi pertarungan besar antara agenda nasionalisme ekonomi yang digagas Prabowo melawan kelompok ekonomi lama. Kelompok tersebut sering memanfaatkan celah dalam urusan impor dan kepabeanan melalui manipulasi dokumen, under invoicing, manipulasi HS code, serta penyelundupan.

"Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis," jelasnya. ***