Lima Poin Kritis Pidato Prabowo di Senayan Terkait Kebocoran Ekonomi Nasional

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencetak sejarah sebagai kepala negara pertama yang menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan anggota legislatif. Langkah ini diambil guna merespons gejolak ekonomi global, khususnya imbas konflik di kawasan Timur Tengah.

Kehadiran Presiden yang didampingi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani, Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti lima isu krusial yang dinilai merugikan negara.

Fokus pertama menyasar oknum aparat berseragam hijau dan cokelat yang kerap menjadi pelindung bagi para perampas kekayaan alam. Pihaknya secara terbuka meminta masyarakat untuk aktif mendokumentasikan pelanggaran tersebut.

"Kalau ada kelakuan aparat enggak beres, saya minta rakyat video," ujar Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti rendahnya kesejahteraan guru, penegak hukum, dan aparatur sipil negara yang berakar dari maraknya kejahatan ekspor. Praktik under invoicing, under accounting, transfer pricing, hingga penyelundupan komoditas seperti kelapa sawit telah berlangsung selama 34 tahun dan merugikan negara hingga 908 miliar dolar AS.

"Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan," urainya.

Untuk menindak para koruptor yang menyembunyikan hasil kejahatannya, pemerintah akan mengerahkan teknologi canggih seperti radar pencari aset di bawah tanah dan satelit pemantau lahan.

Mantan Menteri Pertahanan ini turut menegaskan urgensi industrialisasi agar Indonesia mampu memproduksi kendaraan hingga alat elektronik secara mandiri. Program ini akan diakselerasi melalui suntikan dana dari Badan Pengelola Investasi Danantara.

Di akhir pidatonya, instruksi tegas diarahkan kepada para menteri Kabinet Merah Putih untuk menertibkan birokrat di kementerian masing-masing. Prabowo menolak keras adanya kelompok deep state atau negara dalam negara yang kerap mengambil inisiatif liar untuk mempersulit proses perizinan pengusaha. ***