‎DPRD DKI Soroti Penanganan Sampah Jakarta, Optimalisasi TPS 3R Jadi Prioritas

‎

‎Pernyataan itu disampaikan Yuke usai Rapat Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Rabu (20/5/2026).

‎

‎Dalam rapat tersebut, Komisi D meminta penjelasan menyeluruh mengenai kondisi terkini pengelolaan sampah di ibu kota, termasuk strategi penanganan jangka pendek, menengah, hingga panjang.

‎

‎"Kita meminta penjelasan dari Dinas LH untuk kondisi sampah di DKI Jakarta yang terkini. Ternyata pengolahan sampah yang sudah berjalan masih sangat-sangat kurang," kata Yuke.

‎

‎Fokus utama DPRD DKI, kata Yuke, ialah optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia, fasilitas tersebut memegang peranan penting dalam pengolahan sampah organik, terutama setelah proses pemilahan dari rumah tangga.

‎

‎Yuke menjelaskan, sampah organik dapat diolah menjadi bubur Sampah Olahan Dapur (SOD) sebelum diproses lebih lanjut di fasilitas pengolahan berskala besar atau disalurkan kepada pihak pembeli (off taker).

‎

‎"TPS 3R ini sangat penting di lokasi-lokasi karena nanti sampah organik harus segera diolah. Apalagi TPA Bantar Gebang sudah mulai membatasi sampah organik masuk," jelasnya.

‎

‎Selain TPS 3R, Komisi D juga menyoroti perlunya optimalisasi fasilitas pengolahan lain seperti RDF Rorotan, Jakarta Recycle Center, hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Menurut Yuke, kapasitas fasilitas yang tersedia saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

‎

‎"Kalau melihat kapasitas yang seharusnya bisa dilakukan per hari, itu masih jauh dari yang bisa dioptimalkan," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

‎

‎Persoalan pengangkutan sampah turut menjadi perhatian DPRD. Yuke mengungkapkan, kondisi lahan di TPST Bantar Gebang yang semakin kritis, ditambah faktor cuaca seperti hujan dan banjir, mengganggu jadwal pengangkutan sampah di sejumlah wilayah Jakarta.

‎

‎Akibatnya, terdapat kawasan yang mengalami keterlambatan pengangkutan dari beberapa kali dalam sepekan menjadi dua minggu sekali sehingga memicu penumpukan sampah di lingkungan warga.

‎

‎"Ada daerah yang tadinya pengangkutannya beberapa kali seminggu menjadi dua minggu sekali. Itu yang menyebabkan sampah menumpuk di wilayah," ujarnya.

‎

‎Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, potensi munculnya tempat pembuangan sampah liar semakin besar.

‎

‎"Jangan sampai nanti muncul TPA-TPA liar. Ada lahan kosong lalu dibuang begitu saja, nanti jadi masalah lagi," tegas Yuke.

‎

‎Komisi D juga memberi perhatian terhadap implementasi pemilahan sampah dari rumah tangga, terutama menjelang rencana pembatasan pembuangan sampah organik ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus 2026. Menurut Yuke, kebijakan pemilahan sampah tidak akan efektif tanpa kesiapan infrastruktur pendukung.

‎

‎"Yang menjadi concern kita adalah, setelah dipilah, itu diangkutnya bagaimana?" bebernya.

‎

‎Karena itu, DPRD meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan sistem pengangkutan, tempat penampungan akhir, serta fasilitas pengolahan sampah sudah siap sebelum masyarakat diminta melakukan pemilahan secara masif.

‎

‎Selain penguatan infrastruktur, Yuke juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan dukungan terhadap bank sampah agar partisipasi publik dalam pengelolaan sampah semakin meningkat.

‎

‎"Siapkan penyuluhan yang mumpuni supaya masyarakat paham. Siapkan juga insentif untuk bank sampah yang aktif agar lebih produktif," tuturnya.

‎

‎Yuke menegaskan, penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada DLH. Menurut dia, seluruh unsur pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Balai Kota harus bergerak bersama masyarakat untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif.

‎

‎Ia juga memastikan DPRD siap membantu sosialisasi pengelolaan sampah hingga tingkat warga melalui jaringan konstituen anggota dewan. Pembahasan terkait strategi pengelolaan sampah itu akan dilanjutkan dalam rapat kerja berikutnya pada Senin, 25 Mei 2026, dengan harapan DLH dapat menyampaikan rencana kerja yang lebih matang dan terukur.

‎

‎"Kami di DPRD DKI Jakarta siap membantu menyosialisasikan. Berikan kami tools, materi, dan pendamping, maka kami juga bisa turun langsung ke masyarakat," terang Yuke.

‎

‎Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengakui optimalisasi TPS 3R masih menjadi pekerjaan rumah. Dari total 31 titik TPS 3R yang tersedia, kapasitas pengolahan mencapai 710 ton per hari, namun realisasinya baru sekitar 146 ton per hari.

‎

‎"Saat ini ternyata baru mengolah 146 ton," pungkas Dudi. ***