Presiden Prabowo Perintahkan DEN Awasi MBG, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan Minta Target Lebih Efisien

JAKARTA - Pengawasan ketat bakal diterapkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anggarannya tepat sasaran. Presiden RI, Prabowo Subianto secara khusus memerintahkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk turun langsung melakukan monitoring secara berkala.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, ketepatan data penerima menjadi kunci utama agar program ini berjalan efisien. Hal itu diungkapkannya usai menemui kepala negara di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

"Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga diminta Presiden apa namanya untuk Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden," jelas Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan.

Rekomendasi Pembenahan Operasional

Instruksi presiden tersebut keluar pasca-pemaparan hasil survei internal mengenai efektivitas program pemenuhan gizi di lapangan. Meski dinilai sebagai langkah yang sangat baik, manajemen operasional program ini diakui masih memerlukan banyak perbaikan.

Berdasarkan data evaluasi, beberapa poin krusial yang mendesak untuk dibenahi antara lain:

• * Ketepatan Sasaran: Memastikan bantuan makanan hanya diterima oleh kelompok masyarakat yang masuk daftar prioritas.
• * Akurasi Monitoring: Menjalankan proses evaluasi berkala yang hasilnya akan dilaporkan langsung ke meja presiden.
• * Tata Kelola Baru: Membangun sistem pengelolaan yang lebih rapi untuk mencegah kebocoran anggaran di lapangan.

"MBG ini program yang baik hanya pengelolaannya perlu di tata dengan baik," ungkapnya di hadapan para jurnalis.

Pengawasan Berkelanjutan dari Dewan Ekonomi

Sektor pengawasan di tingkat daerah hingga pusat kini menjadi tanggung jawab penuh dari lembaga penasihat ekonomi tersebut. Perbaikan kualitas pengelolaan ditargetkan bisa langsung berjalan dalam waktu dekat.

Pihak istana berharap, keterlibatan aktif tim pengawas dapat melahirkan pola distribusi yang jauh lebih mumpuni dibandingkan skema terdahulu.

"Kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaanya sehingga jadi lebih bagus dari beberapa waktu yang lalu," paparnya menutup keterangan di istana. ***