Respons Cepat KY Usut Laporan Kuasa Hukum Nadiem Terhadap Hakim

JAKARTA - Putusan perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim kini memicu babak baru. Empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat (PN Jakpus) harus berhadapan dengan Komisi Yudisial (KY) usai diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Laporan aduan tersebut dilayangkan secara resmi oleh Tim Kuasa Hukum Nadiem ke Gedung KY, Jakarta, Senin (6/7/2026), yang surat pengantar utamanya ditujukan langsung kepada Pimpinan KY.

Anggota KY dan Juru Bicara KY, Anita Kadir menyambut baik aduan tersebut dan menegaskan komitmen lembaganya dalam menerima setiap pelaporan dugaan penyimpangan KEPPH dari masyarakat luas.

"KY siap untuk menindaklanjuti laporan yang diterima tersebut," ucap Anggota KY dan Juru Bicara KY, Anita Kadir.

Perkara korupsi bernilai fantastis ini telah dipantau secara intensif oleh KY sejak hari pertama guna meminimalisasi potensi celah pelanggaran etik di ruang sidang.

"Sesuai tugas dan fungsinya, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa dan mempelajari laporannya terlebih dahulu secara profesional," terangnya.

Ia memastikan bahwa proses telaah mendalam akan dilakukan lembaganya tanpa sedikit pun mencampuri independensi hakim dalam merumuskan keputusan hukum.

"KY tidak berwenang untuk memeriksa substansi putusan. Terkait upaya banding yang dilakukan pelapor, KY juga akan terus mengawasi proses banding tersebut dalam upaya mewujudkan peradilan berintegritas," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Nadiem menerima palu vonis 10 tahun pidana penjara, ditambah sanksi denda Rp 1 miliar subsider 190 hari. Tak hanya itu, majelis sepakat membebankan uang pengganti sejumlah Rp 809,5 miliar subsider 5 tahun pidana penjara.

Putusan vonis ini meleset ke bawah dari ekspektasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melayangkan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp5,6 triliun, berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan yang menelan kerugian negara senilai Rp2,18 triliun.

Dari susunan lima anggota majelis hakim, perolehan suara terbukti tidak bulat. Hakim adhoc tipikor, Andi Saputra melayangkan ketidaksetujuan dan memandang terdakwa sama sekali tidak patut divonis bersalah jika mengacu pada kelengkapan barang bukti persidangan.

Sedangkan empat hakim yang mantap memberikan vonis bersalah dan kini dilaporkan ke KY adalah ketua majelis hakim saat vonis Nadiem, Purwanto S Abdullah, serta tiga hakim anggota, yakni Eryusman, Sunoto, dan Mardiantos.

Sebagai informasi tambahan di waktu yang berdekatan, linimasa publik juga dihiasi oleh berita tentang Made yang membuat klarifikasi pernyataannya usai raih emas di Krakow, memastikan bahwa hal tersebut murni bukan kritik untuk pihak tertentu.***