Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dipaksa Oral Seks, Sekretaris Mengaku Tak Berani Melawan Bos Bank Internasional
Hukum
19 jam yang lalu
Dipaksa Oral Seks, Sekretaris Mengaku Tak Berani Melawan Bos Bank Internasional
2
Paksa Sekretaris Oral Seks saat Sembahyang, Bos Bank, Jimmy: Saya Lagi Mabuk Pak
Hukum
20 jam yang lalu
Paksa Sekretaris Oral Seks saat Sembahyang, Bos Bank, Jimmy: Saya Lagi Mabuk Pak
3
Dukung KLB, Barisan Massa Demokrat Minta AHY Mundur dari Jabatan Ketum
Politik
20 jam yang lalu
Dukung KLB, Barisan Massa Demokrat Minta AHY Mundur dari Jabatan Ketum
4
Terangsang saat Kantor Sepi, Bos Bank Jimmy Cabuli 2 Sekretarisnya di Kantor
Peristiwa
20 jam yang lalu
Terangsang saat Kantor Sepi, Bos Bank Jimmy Cabuli 2 Sekretarisnya di Kantor
5
Siarkan Konten Horor di Rumah Kosong, Bigo Live Gandeng Raffi Ahmad
Peristiwa
21 jam yang lalu
Siarkan Konten Horor di Rumah Kosong, Bigo Live Gandeng Raffi Ahmad
6
Cabut Perpres Miras, Jokowi Dianggap Tunjukkan Sikap Demokratis
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Cabut Perpres Miras, Jokowi Dianggap Tunjukkan Sikap Demokratis

150 Ribu Buruh di 10 Provinsi Akan Demo Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

150 Ribu Buruh di 10 Provinsi Akan Demo Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Suasana di salah satu kantor BPJS Kesehatan. (lp6c)
Minggu, 01 September 2019 10:43 WIB
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sekitar 150 ribu buruh di sepuluh provinsi di Indonesia akan menggelar demo menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Dikutip dari liputan6.com, KSPI menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut akan memberatkan masyarakat dan bukan solusi menyelesaikan defisit.

Menurut Said Iqbal, defisit anggaran BPJS Kesehatan adalah bukti ketidakmampuan managemen BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi, tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran.

Ads

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, yang seharusnya dilakukan adalah menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dan menaikkan besarnya iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD (sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan) untuk anggaran kesehatan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.

''Cash flow anggaran juga harus diperhatikan. Termasuk sistem INA-CBG's dan kapitasi perlu dikaji kembali, sebab disitu banyak potensi kebocoran dan penyelewengan,'' tegas Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Selain itu, KSPI juga menegaskan kembali penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak buruh. Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan ada perbaikan iklim investasi dengan cara merevisi beleid yang dianggap terlalu kaku serta tidak ramah investasi ini.

Menurut Iqbal, alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah revisi adalah untuk menekan kesejahteraan buruh. Misalnya dengan adanya rencana untuk menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, hingga membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini produksi.

Oleh karena itu, kata dia, alasan para pelaku usaha dan pemerintah mendorong revisi UU Ketenagakerjaan dengan alasan untuk mendongkrak investasi adalah hal yang mengada-ngada.

150 Ribu Buruh Demo

Untuk menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan, KSPI bersama buruh Indonesia akan melakukan aksi yang akan diikuti 150 ribu buruh serentak di 10 provinsi, pada 1 Oktober 2019.

Aksi tersebut digelar di Bandung Jawa Barat, Jakarta, Semarang Jawa Tegah, Surabaya Jawa Timur, Lampung, Batam Kepulauan Riau, Medan Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur dan Gorontalo.

Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI yang baru.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
GoNews Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tetap 100 Persen, Fahmi: Kalau Keberatan, Opsinya Turun Kelas
GoNews Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Hari Ini, Ini Besarannya Masing-masing Kelas
GoNews Tak Peduli Protes Rakyat, Jokowi Teken Perpres Kenaikan Iuran BPJS
GoNews Selain Iuran BPJS Kesehatan, Tahun Depan Pemerintah Juga Naikkan Tarif Listrik, Jalan Tol dan . . . .
GoNews Iuran BPJS Bakal Naik, KSPI: Tak Seharusnya Kegagalan Manajemen Kelola JKN Dibebankan kepada Rakyat
GoNews Lagi, Tim Pengabdi FPP UNP Lakukan Program Pengembangan Nagari Binaan di Kawasan Agrowisata Payo Solok
GoNews Isteri Petani di Kapelgam Pessel Ini Dilatih Mengolah Semangka Afkir Menjadi Aneka Produk Olahan Makanan
GoNews Ciptakan Peluang Kerja, Remaja Putri Beserta Ibu-ibu di Maninjau Ini Diberikan Pelatihan Tata Rias dan Mahendi
GoNews Sehat Belum Tentu Bugar, Begini Perbedaannya
GoNews Antisipasi COVID-19, Smartfren Antisipasi Kenaikan Trafik Data
GoNews 789.381 Guru Honorer Tak Bisa Digaji Gunakan Dana BOS, PGRI Minta Mendikbud Revisi Juknis
GoNews Hasil Survei Indo Barometer, Prabowo dan Anies Baswedan Capres Terkuat pada Pilpres 2024
GoNews Korban Tewas Akibat Virus Corona Jadi 6 Orang, Iran Tutup Sekolah dan Kampus
GoNews Angin Panas Berkecepatan 60 Kilometer/Jam Terjang Sumbar
GoNews Seluruh Siswi SMPN 1 Turi yang Hilang Ditemukan, Korban Tewas Jadi 10 Orang
GoNews Terus Meluas ke Luar China, WHO Prediksi Virus Corona Akan Menjangkiti Seluruh Negara
GoNews Virus Corona Kembali Renggut Jiwa di Korsel, Terinfeksi 346 Orang, Terbanyak di Luar China
GoNews Jenazah Siswi SMPN 1 Turi Korban Hanyut Sempat Tertukar dan Dimakamkan, Dibongkar Lagi Setelah Ketahuan
wwwwww