Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
Politik
18 jam yang lalu
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
2
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
Peristiwa
17 jam yang lalu
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
3
OPM Mengaku Sering Beli Senjata dari Oknum Aparat Indonesia
Peristiwa
14 jam yang lalu
OPM Mengaku Sering Beli Senjata dari Oknum Aparat Indonesia
4
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
Sepakbola
21 jam yang lalu
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
5
Ini Sosok Brimob Penjual Senjata ke OPM saat Diringkus TNI di Bandara
Hukum
17 jam yang lalu
Ini Sosok Brimob Penjual Senjata ke OPM saat Diringkus TNI di Bandara
6
Pandemi, Polisi di Tangerang Panen Raya Jagung Hibrida bersama Masyarakat
Ekonomi
14 jam yang lalu
Pandemi, Polisi di Tangerang Panen Raya Jagung Hibrida bersama Masyarakat

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Hari Ini, Ini Besarannya Masing-masing Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Hari Ini, Ini Besarannya Masing-masing Kelas
Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. (tempo.co)
Rabu, 01 Januari 2020 09:02 WIB
JAKARTA - Iuran Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi naik mulai hari ini, Rabu, 1 Januari 2020.

Dikutip dari kompas.com, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu.

Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) tersebut untuk seluruh segmen peserta BPJS.

Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp23.000 menjadi Rp42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD).

Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, dimana 3 persen ditanggung oleh pemerintah dan 2 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan, diubah menjadi 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp 12 juta, dimana 4 persen ditanggung oleh pemerintah dan 1 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, dimana 4 persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh pekerja, diubah menjadi 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta, dimana 4 perseb ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Peserta Mandiri:

Kelas 3: naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa

- Kelas 2: naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa

- Kelas 1: naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa.

Defisit neraca BPJS Kesehatan yang makin membesar menjadi dasar pemerintah menaikkan iuran BPJS.

Catatan Kementerian Keuangan, sejak tahun 2014, program JKN terus mengalami defisit. Besaran defisit JKN sebelum memperhitungkan intervensi pemerintah masing-masing sebesar Rp 1,9 triliun (2014), Rp 9,4 triliun (2015), Rp 6,7 triliun (2016), Rp 13,8 triliun (2017), dan Rp 19,4 triliun (2018).

Dalam rangka membantu mengatasi defisit ini, pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun (pada tahun 2015) dan Rp 6,8 triliun (2016), serta memberikan bantuan belanja APBN sebesar Rp 3,6 triliun (2017) dan Rp 10,3 triliun (2018).

Intervensi pemerintah dalam bentuk PMN maupun bantuan belanja APBN itu sendiri belum dapat menutup keseluruhan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sehingga masih menyisakan defisit sebesar Rp 1,9 triliun (2014), Rp 4,4 triliun (2015), Rp 10,2 triliun (2017), dan Rp 9,1 triliun (2018).

Tanpa kenaikan iuran, besaran defisit DJS Kesehatan akan terus naik, diperkirakan akan mencapai Rp 32 triliun di tahun 2019, Rp 44 triliun (2020), Rp 56 triliun (2021), dan Rp65 triliun (2022).***

Editor:hasan b
Sumber:kompos.com
Kategori:Ragam
GoNews Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tetap 100 Persen, Fahmi: Kalau Keberatan, Opsinya Turun Kelas
GoNews Tak Peduli Protes Rakyat, Jokowi Teken Perpres Kenaikan Iuran BPJS
GoNews Selain Iuran BPJS Kesehatan, Tahun Depan Pemerintah Juga Naikkan Tarif Listrik, Jalan Tol dan . . . .
GoNews Iuran BPJS Bakal Naik, KSPI: Tak Seharusnya Kegagalan Manajemen Kelola JKN Dibebankan kepada Rakyat
GoNews 150 Ribu Buruh di 10 Provinsi Akan Demo Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
GoNews Lagi, Tim Pengabdi FPP UNP Lakukan Program Pengembangan Nagari Binaan di Kawasan Agrowisata Payo Solok
GoNews Isteri Petani di Kapelgam Pessel Ini Dilatih Mengolah Semangka Afkir Menjadi Aneka Produk Olahan Makanan
GoNews Ciptakan Peluang Kerja, Remaja Putri Beserta Ibu-ibu di Maninjau Ini Diberikan Pelatihan Tata Rias dan Mahendi
GoNews Sehat Belum Tentu Bugar, Begini Perbedaannya
GoNews Antisipasi COVID – 19, Smartfren Antisipasi Kenaikan Trafik Data
GoNews 789.381 Guru Honorer Tak Bisa Digaji Gunakan Dana BOS, PGRI Minta Mendikbud Revisi Juknis
GoNews Hasil Survei Indo Barometer, Prabowo dan Anies Baswedan Capres Terkuat pada Pilpres 2024
GoNews Korban Tewas Akibat Virus Corona Jadi 6 Orang, Iran Tutup Sekolah dan Kampus
GoNews Angin Panas Berkecepatan 60 Kilometer/Jam Terjang Sumbar
GoNews Seluruh Siswi SMPN 1 Turi yang Hilang Ditemukan, Korban Tewas Jadi 10 Orang
GoNews Terus Meluas ke Luar China, WHO Prediksi Virus Corona Akan Menjangkiti Seluruh Negara
GoNews Virus Corona Kembali Renggut Jiwa di Korsel, Terinfeksi 346 Orang, Terbanyak di Luar China
GoNews Jenazah Siswi SMPN 1 Turi Korban Hanyut Sempat Tertukar dan Dimakamkan, Dibongkar Lagi Setelah Ketahuan
wwwwww