Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
6 - 7 Menteri Jokowi akan Direshuffle?
Pemerintahan
17 jam yang lalu
6 - 7 Menteri Jokowi akan Direshuffle?
2
Ini Upaya Pemerintah Pangkas Harga Jual Listrik
Umum
17 jam yang lalu
Ini Upaya Pemerintah Pangkas Harga Jual Listrik
3
GG PAN Minta Wacana Pajak Sembako dan Pendidikan Dibatalkan
Umum
18 jam yang lalu
GG PAN Minta Wacana Pajak Sembako dan Pendidikan Dibatalkan
4
Tito Apresiasi Bima Arya
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Tito Apresiasi Bima Arya
5
Ibu Kota Republik Indonesia Masuki Fase Amat Genting Pandemi
Nasional
17 jam yang lalu
Ibu Kota Republik Indonesia Masuki Fase Amat Genting Pandemi
6
Jokowi Dinilai Lecehkan Megawati karena Ini...
Politik
15 jam yang lalu
Jokowi Dinilai Lecehkan Megawati karena Ini...

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK
Anggota wadah pegawai KPK melakukan aksi menolak pelumpuhan KPK di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (republika.co.id)
Kamis, 19 September 2019 10:31 WIB
JAKARTA - DPR sudah mengesahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun perang melawan pelumpuhan KPK, sebab Indonesia Corruption Watch dan sejumlah elemen masyarakat akan mengajukan uji materi terhadap hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

''Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK,'' ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari republika.co.id.

Kurnia mengatakan, materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Menurut dia, uji materi di MK akan berlangsung menarik, karena dalam kesempatan itu pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan di balik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

''Kita akan mendengarkan penjelasan logis dari DPR dan pemerintah kenapa harus terus menerus menaikkan isu revisi UU KPK,'' ucap dia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah seharusnya malu dengan dilakukannya uji materi UU KPK di MK. Adanya uji materi tersebut, kata dia, membuktikan bahwa produk legislasi yang ditelurkan oleh DPR dan pemerintah tidak berkualitas.

''Harusnya kan buat undang-undang berkualitas sehingga tidak ada yang mempersoalkan ke MK. Pemerintah dan DPR harusnya malu karena produk legislasinya justru dipersoalkan secara konstitusional di MK,'' ujar dia.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwww