Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Peneliti IGJ Sebut Gaung Benci Produk Luar Negeri Kontradiktif dengan Kebijakan Pemerintah
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Peneliti IGJ Sebut Gaung Benci Produk Luar Negeri Kontradiktif dengan Kebijakan Pemerintah
2
Jangan hanya Untungkan Elite Jakarta, Rencana Pemekaran harus Sejahterakan Rakyat Papua
Politik
21 jam yang lalu
Jangan hanya Untungkan Elite Jakarta, Rencana Pemekaran harus Sejahterakan Rakyat Papua
3
Shesar Hiren Jadi Wakil Indonesia Keempat di Babak 16 Besar
Olahraga
24 jam yang lalu
Shesar Hiren Jadi Wakil Indonesia Keempat di Babak 16 Besar
4
Jupe Maksimalkan Waktu Menuju Kick Off Piala Menpora 2021
Sepakbola
23 jam yang lalu
Jupe Maksimalkan Waktu Menuju Kick Off Piala Menpora 2021
5
Dukcapil: Yang Belum Terapkan 'Tap' KTP-el, Belum Kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri
Nasional
23 jam yang lalu
Dukcapil: Yang Belum Terapkan Tap KTP-el, Belum Kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri
6
Tak Akan Ada Partai Demokrat Tanpa SBY
Politik
21 jam yang lalu
Tak Akan Ada Partai Demokrat Tanpa SBY

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK
Anggota wadah pegawai KPK melakukan aksi menolak pelumpuhan KPK di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (republika.co.id)
Kamis, 19 September 2019 10:31 WIB
JAKARTA - DPR sudah mengesahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun perang melawan pelumpuhan KPK, sebab Indonesia Corruption Watch dan sejumlah elemen masyarakat akan mengajukan uji materi terhadap hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

''Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK,'' ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari republika.co.id.

Kurnia mengatakan, materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Ads

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Menurut dia, uji materi di MK akan berlangsung menarik, karena dalam kesempatan itu pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan di balik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

''Kita akan mendengarkan penjelasan logis dari DPR dan pemerintah kenapa harus terus menerus menaikkan isu revisi UU KPK,'' ucap dia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah seharusnya malu dengan dilakukannya uji materi UU KPK di MK. Adanya uji materi tersebut, kata dia, membuktikan bahwa produk legislasi yang ditelurkan oleh DPR dan pemerintah tidak berkualitas.

''Harusnya kan buat undang-undang berkualitas sehingga tidak ada yang mempersoalkan ke MK. Pemerintah dan DPR harusnya malu karena produk legislasinya justru dipersoalkan secara konstitusional di MK,'' ujar dia.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwww