Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah
Politik
22 jam yang lalu
Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah
2
Ketua DPR Ingatkan KPU dan Bawaslu soal Aturan Protokol Kesehatan saat Kampanye Pilkada
DPR RI
21 jam yang lalu
Ketua DPR Ingatkan KPU dan Bawaslu soal Aturan Protokol Kesehatan saat Kampanye Pilkada
3
Oknum Polisi Perkosa Gadis Pelanggar Lalu Lintas, Kapolres: Bukan Anggota Lapangan
Hukum
14 jam yang lalu
Oknum Polisi Perkosa Gadis Pelanggar Lalu Lintas, Kapolres: Bukan Anggota Lapangan
4
Puan Pastikan Omnibus Law Dibahas Transparan dan Hati-hati
DPR RI
21 jam yang lalu
Puan Pastikan Omnibus Law Dibahas Transparan dan Hati-hati
5
Tak Sesuai Undang-undang, Lelang Jabatan DPD RI Bermasalah
DPD RI
16 jam yang lalu
Tak Sesuai Undang-undang, Lelang Jabatan DPD RI Bermasalah
6
Tak Pakai Masker Diborgol, Warga ke Petugas: Saya Gak Kapok, Ingat Kalian Jangan Lupa Solat!
Peristiwa
14 jam yang lalu
Tak Pakai Masker Diborgol, Warga ke Petugas: Saya Gak Kapok, Ingat Kalian Jangan Lupa Solat!

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK
Anggota wadah pegawai KPK melakukan aksi menolak pelumpuhan KPK di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (republika.co.id)
Kamis, 19 September 2019 10:31 WIB
JAKARTA - DPR sudah mengesahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun perang melawan pelumpuhan KPK, sebab Indonesia Corruption Watch dan sejumlah elemen masyarakat akan mengajukan uji materi terhadap hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

''Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK,'' ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari republika.co.id.

Kurnia mengatakan, materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Menurut dia, uji materi di MK akan berlangsung menarik, karena dalam kesempatan itu pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan di balik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

''Kita akan mendengarkan penjelasan logis dari DPR dan pemerintah kenapa harus terus menerus menaikkan isu revisi UU KPK,'' ucap dia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah seharusnya malu dengan dilakukannya uji materi UU KPK di MK. Adanya uji materi tersebut, kata dia, membuktikan bahwa produk legislasi yang ditelurkan oleh DPR dan pemerintah tidak berkualitas.

''Harusnya kan buat undang-undang berkualitas sehingga tidak ada yang mempersoalkan ke MK. Pemerintah dan DPR harusnya malu karena produk legislasinya justru dipersoalkan secara konstitusional di MK,'' ujar dia.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam

wwwwww